Sanksi Hakim Agung Kasasi Ronald Tannur di Tangan MA

ANGGOTA sekaligus juru bicara Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan pihaknya sudah menyerahkan hasil rekomendasi kepada Mahkamah Agung (MA) terkait satu hakim kasasi dalam perkara pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur. 

Pada Selasa (20/5), ia mengatakan bahwa KY sudah memberikan rekomendasi agar MA memberikan sanksi terhadap hakim yang identitasnya dirahasiakan tersebut. Menurut Mukti, kewenangan KY hanya memberikan rekomendasi saja.

Selama ini, ia mengatakan bahwa rekomendasi yang diberikan KY selalu direspons oleh MA. Namun, Mukti menyebut bahwa MA memiliki cara pandang sendiri dalam menjatuhkan sanksi kepada hakim yang direkomendasikan pihaknya untuk disanksi.

Baca juga : MA Harus Tindaklanjuti Rekomendasi KY soal Hakim Kasasi Ronald Tannur

"Mungkin dengan Bawas (Badan Pengawas MA) juga ada temuan. Mungkin (sanksinya) diturunkan dari rekomendasi (KY) itu atau mungkin ada yang bisa dinaikkan, itu tergantung juga informasi yang didapat dari Bawas, tidak selalu murni dari rekomendasi KY," jelasnya kepada Media Indonesia di Kantor KY, Jakarta, Selasa (27/5).

Oleh karena itu, KY tidak akan ikut campur dengan keputusan akhir MA dalam menindaklanjuti rekomendasi terkait salah satu hakim tingkat kasasi yang dinyatakan terbukti melanggar kode etik pedoman perilaku hakim (KEPP) tersebut. 

"Kalau untuk sanksi akhir memang di sana (MA). Yang memberi sanksi, yang berwenang, itu yang punya hakim (MA)," kata Mukti.

Baca juga : MA Singgung Kerja Lembur jika KY tak Lakukan Rekrutmen Calon Hakim Agung

Sebelumnya, peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah mengingatkan, KY hadir dalam ekosistem peradilan di Indonesia sebagai penjaga muruah dan martabat para hakim. Tugas utama KY, sambungnya, adalah mengawasi para hakim.

"Jadi kalau kemudian MA memang ingin berbenah, harus segera menindaklanjuti rekomendasi putusan KY," ujarnya kepada Media Indonesia.

Sebelumnya, penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi di balik vonis bebas Ronald Tannur saat di Pengadilan Negeri Surabaya. Jaksa penuntut umum menyatakan kasasi atas putusan tersebut. Majelis hakim tingkat kasasi pun mengoreksi putusan bebas itu menjadi pidana penjara 5 tahun. 

Namun, hakim ketua pada sidang kasasi, yakni Soesilo, mengajukan dissenting opinion atau perbedaan pendapat yang pada intinya setuju dengan vonis bebas dari PN Surabaya.

Adapun anggota majelis perkara kasasi Ronald Tannur di MA adalah Ainal Mardhiah dan Sutarjo. Putusan kasasi terhadap Ronald Tannur diketok pada 22 Oktober 2024 lewat Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024. (P-4)