Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PERTEMUAN Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/3) dinilai tidak mengarah untuk bentuk koalisi.
Hal itu diungkapkan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Aditya Perdana. "Pertemuan ini menarik karena pertemuan ini memandang perlu adanya rivalitas dalam pilpres 2024 mendatang. Sehingga saya menduga pertemuan ini tidak mengarahkan dalam pembentukan koalisi bersama," papar Adit kepada Media Indonesia, Minggu (5/3/2023).
Adit menyebut, pertemuan petinggi NasDem dan Gerindra ini jadi bukti bahwa perlunya ada kompetisi yang sehat dalam pilpres. "Pertemuan ini normatif, tetapi pesan pak Prabowo itu sangat kuat," ujarnya.
Usai pertemuan, Prabowo mengatakan dirinya dan Surya Paloh sepakat saling menghormati keputusan politik masing-masing. "Kita dapat kesimpulan-kesimpulan tertentu. Kita sepakat untuk saling menghormati keputusan politik masing-masing. Kita juga sepakat untuk suasana bangsa dan negara selalu dalam keadaan damai dan rukun," tutur Prabowo. (OL-15)
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Ali Armunanto mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, NasDem telah mempersiapkan para suksesor dari jauh-jauh hari.
NasDem telah mempersiapkan suksesi kepemimpinan dengan sangat matang.
Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan Indonesia berperan serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Amnesti-abolisi mempertimbangkan kepentingan publik serta stabilitas politik. Presiden bisa memberi amnesti tanpa ada permohonan dari terpidana.
MA diminta membebaskan Ngarijan Salim dan mengembalikannya kepada keluarga. Mereka juga meminta Presiden Prabowo melakukan intervensi atas nama kemanusiaan.
PRESIDEN Prabowo Subianto bakal menyampaikan dua pidato yakni pidato kenegaraan HUT ke-80 Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR, dan nota keuangan, Jumat (15/8)
Presiden Prabowo Subianto diharapkan berpihak pada pekerja dan buruh yang dituangkan dalam pidato Nota Keuangan Presiden RI pada Jumat, 15 Agustus 2025.
PRESIDEN Prabowo Subianto disebut masih belum puas terhadap penyederhanaan birokrasi pemerintah. Kepala Negara menilai proses birokrasi saat ini masih cukup berbelit dan perlu diperbaiki.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved