Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) enggan menanggapi adanya laporan transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Hal itu terkait adanya laporan janggal transaksi Rafael Alun pada 2012. Menurut Abraham Samad, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu, laporan PPATK disampaikan ke kejaksaan, bukan KPK, karena ketika itu Rafael masih eselon IV, belum ranahnya KPK.
Bahkan, mantan Kepala PPATK Yunus Husein menyebut, setiap laporan terkait aliran transaksi penyelenggara negara diserahkan PPATK ke Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) yang mengusut kasus tindak pidana korupsi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengemukakan bahwa pihaknya belum mengetahui informasi terkait adanya laporan PPATK yang diserahkan ke Kejagung.
"Saya belum mendapatkan informasi itu," ujar Ketut kepada Media Indonesia, Kamis (2/3/2023).
"Silahkan tanyakan ke KPK. Karena (Rafael) sudah diperiksa kemarin menurut informasi dari media," papar Ketut.
Baca juga: Kemenkeu Tolak Pengunduran Diri Rafael Alun Trisambodo
Ketut menambahkan bahwa kasus tersebut sudah berjalan di KPK, sehingga pihaknya tak bisa menanggapi soal adanya laporan transaksi ganjil tersebut.
Sebelumnya, Mantan Komisioner KPK Abraham Samad menyebut data kejanggalan transaksi aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo dikirimkan ke Kejagung pada 2012. PPATK cuma mengirimkan salinan aduan ke Lembaga Antirasuah saat itu.
"Jadi yang sebenarnya terjadi PPATK melaporkan ke Kejagung kemudian KPK cuma ditembuskan saja laporannya," kata Samad melalui keterangan tertulis, Selasa, 28 Februari 2023. (OL-17)
KPK resmi menyerahkan aset senilai Rp19,7 miliar hasil rampasan dari kasus korupsi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung)
Pahala belum bisa memerinci waktu pasti pemanggilan Dedy. Klarifikasi dilakukan karena ada aset dia yang tidak dilaporkan.
KPK perlu mendalami apakah ada ketidakwajaran dalam harta yang dilaporkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat Dedy Mandarsyah.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa memberikan informasi kepada media massa atas perkembangan persidangan ini. Namun, peliputan di ruang persidangan tidak diperbolehkan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengembangkan kasus pencucian uang yang menjerat mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Keterlibatan keluarganya diusut.
ASET-aset milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang dirampas untuk negara dinilai sudah terbukti sebagai hasil TPPU
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved