Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) enggan menanggapi adanya laporan transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Hal itu terkait adanya laporan janggal transaksi Rafael Alun pada 2012. Menurut Abraham Samad, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu, laporan PPATK disampaikan ke kejaksaan, bukan KPK, karena ketika itu Rafael masih eselon IV, belum ranahnya KPK.
Bahkan, mantan Kepala PPATK Yunus Husein menyebut, setiap laporan terkait aliran transaksi penyelenggara negara diserahkan PPATK ke Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) yang mengusut kasus tindak pidana korupsi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengemukakan bahwa pihaknya belum mengetahui informasi terkait adanya laporan PPATK yang diserahkan ke Kejagung.
"Saya belum mendapatkan informasi itu," ujar Ketut kepada Media Indonesia, Kamis (2/3/2023).
"Silahkan tanyakan ke KPK. Karena (Rafael) sudah diperiksa kemarin menurut informasi dari media," papar Ketut.
Baca juga: Kemenkeu Tolak Pengunduran Diri Rafael Alun Trisambodo
Ketut menambahkan bahwa kasus tersebut sudah berjalan di KPK, sehingga pihaknya tak bisa menanggapi soal adanya laporan transaksi ganjil tersebut.
Sebelumnya, Mantan Komisioner KPK Abraham Samad menyebut data kejanggalan transaksi aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo dikirimkan ke Kejagung pada 2012. PPATK cuma mengirimkan salinan aduan ke Lembaga Antirasuah saat itu.
"Jadi yang sebenarnya terjadi PPATK melaporkan ke Kejagung kemudian KPK cuma ditembuskan saja laporannya," kata Samad melalui keterangan tertulis, Selasa, 28 Februari 2023. (OL-17)
KPK resmi menyerahkan aset senilai Rp19,7 miliar hasil rampasan dari kasus korupsi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung)
Pahala belum bisa memerinci waktu pasti pemanggilan Dedy. Klarifikasi dilakukan karena ada aset dia yang tidak dilaporkan.
KPK perlu mendalami apakah ada ketidakwajaran dalam harta yang dilaporkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat Dedy Mandarsyah.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa memberikan informasi kepada media massa atas perkembangan persidangan ini. Namun, peliputan di ruang persidangan tidak diperbolehkan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengembangkan kasus pencucian uang yang menjerat mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Keterlibatan keluarganya diusut.
ASET-aset milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang dirampas untuk negara dinilai sudah terbukti sebagai hasil TPPU
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved