Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pihaknya telah mengantongi nama-nama penjual motor gede (moge) Harley Davidson, yang diduga sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Ditjen Pajak.
"Kita angkut nama-nama penjualnya ke Inspektorat Kementerian Keuangan, nama-nama ini pegawai siapa? Kita menduga kan ini pegawai Ditjen Pajak, tapi sebenarnya namanya sudah kita kumpulin dan sore ini kita bawa ke Kemenkeu untuk dicarikan, ada enggak nama pegawainya," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Rabu.
Pahala juga mengatakan pihak KPK akan berkoordinasi dengan Samsat untuk memeriksa identitas pemilik moge tersebut.
"Kita mulai dengan Samsat, biasanya gitu dan di Samsat itu kita dikasih impornya dari mana, kapan, itu bisa kita cari. Oleh karena itu sebelum kita cari ke sana, kan kita cari dulu yang paling sederhana aja, nama, BPKB," ujarnya.
Baca juga: KPK Sebut Modus Korupsi di Ditjen Pajak bukan Mencuri Uang Negara
Meski demikian Pahala berharap publik tidak langsung menyimpulkan tanpa alat bukti yang kuat, karena belum ada kepastian apakah penjual moge tersebut adalah ASN Ditjen Pajak.
"Bisa jadi bukan (pegawai) pajak, bisa jadi istrinya anaknya, kan enggak tahu," kata Pahala.
Situs jual beli daring mendadak diramaikan dengan bermunculannya penjual moge Harley Davidson.
Sejumlah warganet kemudian berpendapat bahwa moge tersebut dijual oleh ASN Ditjen Pajak, setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerintahkan pembubaran klub moge Blasting Rijder DJP yang merupakan klub moge ASN Ditjen Pajak.
Sri Mulyani melalui akun media sosialnya @smindrawati meminta pembubaran klub bernama Blasting Rijder DJP yang terungkap ke publik usai sebuah foto Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo tengah mengendarai moge beredar di media sosial.
Menurut Sri, beredarnya foto Dirjen Pajak Suryo Utomo bersama para pegawai pajak tengah menaiki motor gede alias moge bareng klub Blasting Rijder DJP telah menimbulkan kemarahan masyarakat.
"Kalau anda keliatan mewah bukannya anda keliatan keren, malah rakyat marah, dan anda dalam posisi defensif," kata Sri Mulyani. (Ant/OL-17)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
BEA Cukai Sabang dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sabang menindak tiga kapal nelayan yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah perairan Sabang.
BEA Cukai telah resmi menutup Operasi Patroli Laut Terpadu Semester I Tahun 2025.
Bea Cukai membentuk Satgas Nasional Anti-Penyelundupan guna memperkuat pengawasan, menekan praktik ilegal, dan menjaga penerimaan negara.
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.
KANTOR Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY berhasil menggagalkan upaya distribusi barang kena cukai (BKC) hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal.
Total barang bukti yang diamankan dari ketiga lokasi berjumlah 310.736 batang rokok ilegal dari berbagai merek tanpa pita cukai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved