Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Rabu (22/3), akan membahas sejumlah hal tentang Koalisi Perubahan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (21/2), Herzaky mengatakan sejumlah hal mengenai Koalisi Perubahan yang menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan AHY dan Surya Paloh di Kantor DPP Partai Demokrat itu meliputi persoalan pembentukan sekretariat koalisi, persiapan penandatanganan nota kesepahaman, dan deklarasi koalisi.
"Pembentukan Sekretariat Perubahan, persiapan penandatangan nota kesepahaman, dan deklarasi Koalisi Perubahan akan menjadi pokok bahasan di antara kedua tokoh ini," ujar dia.
Koalisi Perubahan merupakan koalisi yang terdiri atas Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Di samping itu, tambah dia, AHY dan Surya Paloh juga akan membahas persoalan tentang isu-isu kebangsaan dan kerakyatan terkini. "Isu tersebut di antaranya adalah uji materi sistem pemilu proporsional terbuka, upaya penundaan pemilu, dan langkah perubahan serta perbaikan yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia ke depannya," ujarnya.
Herzaky mengatakan Surya Paloh direncanakan tiba di Kantor DPP Partai Demokrat sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam kesempatan tersebut, lanjut dia, AHY akan didampingi oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky dan pengurus partai lainnya.
Selain Teuku Riefky, pengurus Partai Demokrat yang ikut mendampingi AHY dalam pertemuan tersebut, di antaranya Bendahara Renville Antonio, Wakil Ketua Umum Benny K. Harman, Wakil Sekjen Renanda Bachtar, dan Kepala Badan Pemenangan Pemilu Andi Arief. (Ant/OL-12)
Jubir Demokrat: Pertemuan AHY dan Surya Paloh Akan Membahas Koalisi Perubahan

Antaranews.com
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kiri).
Baca Juga
Intervensi Bisnis, Polisi Dinilai Menyalahgunakan Wewenang
Menurutnya, dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian, pembatasan hak hanya bisa melalui upaya...
JK Kritik kepala Daerah yang Menentang Pemerintah Pusat
Jusuf Kalla (JK) mengaku heran karena masih ada pemerintah daerah yang menolak kebijakan pemerintah...
MA Segera Surati KY Untuk Kembali Lakukan Seleksi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
MA akan segera menyurati KY untuk kembali melakukan seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc...