Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTEMUAN antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana memiliki makna komunikasi politik tersendiri. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai pertemuan tersebut berkolerasi dengan sikap NasDem dalam Pemilu 2024 mendatang.
"Tentu pertemuan antara presiden dan Surya Paloh memiliki banyak makna. Saya kira NasDem ingin menunjukan komitmen politik kepada presiden untuk terus mendukung pemerintahan hingga masa akhir pemerintahan di 2024," ujar Arya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (27/1).
Baca juga: Cawapres Potensial, Erick Thohir Dominasi Elektabilitas Seluruh Wilayah
Selain membicarakan terkait sikap NasDem yang berbeda pada Pemilu 2024 mendatang, besar kemungkinan pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh berkaitan dengan posisi NasDem di kabinet. Pilihan Jokowi untuk me-reshufle atau mempertahankan menteri NasDem di kabinet menjadi kunci jawaban atas pertanyaan publik mengenai sikap Jokowi terhadap pilihan NasDem.
"Jika tidak ada reshuffle artinya Jokowi memiliki trust terhadap NasDem. Jokowi tidak mempermasalahkan pilihan politik NasDem yang mendukung Anies selama NasDem masih menunjukkan komitmennya di barisan koalisi pemerintahan saat ini," ujarnya.
Sebaliknya, jika Jokowi memutuskan untuk melakukan reshuffle kabinet, Arya menilai hal tersebut dapat dimaknai presiden ingin menjaga soliditas koalisi. Tidak dapat dipungkiri wacana reshufle berhembus kencang dari kalangan internal koalisi yang meminta Jokowi mengevaluasi posisi NasDem di kabinet.
"Jokowi bisa juga ingin menjaga soliditas koalisi dengan partai lain melalui evaluasi menteri NasDem di kabinet," ujarnya.
Terpisah, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suprawoto yang juga bagian dari kepengurusan Tim Kecil menjelaskan pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi berlangsung intens.
“Saya mendengar pertemuannya hingga satu jam lebih. Intinya itu intens sekali, dan tidak sekadar bertemu secara formal,” ujar Sugeng
Sugeng menjelaskan bahwa pertemuan antara presiden dan ketua umum partainya menegaskan bahwa hubungan Jokowi dan Surya Paloh tidak alami keretakan. NasDem tetap menjadi mitra koalisi presiden hingga 2024 mendatang.
“Pak Surya enggak ada masalah, kan secara politik jelas kan, bahkan saya bilang, saya mewakili sikap Nasdem bahwa kita berkoalisi sampai 2024,” sebut dia. (OL-6)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved