Senin 16 Januari 2023, 20:24 WIB

Presiden Perintahkan Menterinya Tindak Lanjuti Rekomendasi PPHAM

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Presiden Perintahkan Menterinya Tindak Lanjuti Rekomendasi PPHAM

Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo

 

PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan para menteri dan kepala lembaga negara untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM).

Arahan tersebut ia sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1).

"Saya minta tindak lanjut dari apa yang saya umumkan minggu lalu. Seluruh kementerian ikut bersama menindaklanjuti apa yang telah saya sampaikan mengenai pelanggaran berat masa lalu yang non yudisial," ujar Jokowi.

Langkah tersebut, menurutnya, merupakan salah satu kunci untuk bisa memperkuat fondasi stabilitas politik, demokrasi, dan kepastian hukum. Itu sangat penting untuk diwujudkan terutama menjelang gelaran Pemilu 2024.

"Untuk fondasi stabilitas politik, demokrasi, kepastian hukum, rasa keadilan, dan penegakan HAM, itu harus kita perkuat," ucapnya.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas, Jokowi memastikan akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait penugasan khusus kepada 17 kementerian/lembaga. Mereka akan diberi amanat untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM).

"Dalam waktu dekat, Presiden akan mengeluarkan Inpres khusus untuk menugaskan kepada 17 kementerian dan lembaga pemerintah, ditambah koordinasi dengan lembaga independen di luar eksekutif untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi Tim PPHAM ini," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. (OL-8)

Baca Juga

Setpres

Presiden Sebut Sisi Politik bukan Alasan Utama Rombak Kabinet

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 31 Januari 2023, 22:16 WIB
"Yang utama memang performa kinerja. Ada sisi politik juga. Itu pasti ada tapi bukan yang...
Antara

Disinggung Soal Reshuffle Kabinet, Jokowi: Ditunggu Saja

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 31 Januari 2023, 22:14 WIB
Presiden hanya mengatakan bahwa pada Rabu (1/2) besok, yang merupakan Rabu Pon, dirinya memiliki agenda kunjungan kerja ke wilayah...
ANTARA

MK Kabulkan Permohonan Soal Daluwarsa Pemalsuan Surat

👤Putra Ananda 🕔Selasa 31 Januari 2023, 22:10 WIB
Suhartoyo lebih lanjut mengatakan, Pasal 263 KUHP merupakan delik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya