Komnas HAM Akui Tidak Sinkron dengan Kejaksaan Agung

Bukan Kerugian Negara, Rp 2,9 Triliun Diklaim Nilai Pembayaran Pertamina untuk Sewa Tangki BBM

Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.

Korupsi Chromebook, Kejagung Sebut Peran Jurist Tan Dominan

Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.

Kuasa Hukum Tegaskan Tindakan Martin Haendra Nata Sesuai Prinsip GCG 

Tim kuasa hukum Martin Haendra Nata menegaskan bahwa seluruh tindakan kliennya dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah dijalankan sesuai prinsip GCG.

Kejagung Jamin Restorative Justice tak Jadi Alat Dagang dalam KUHP dan KUHAP

Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.

KUHP dan KUHAP Baru, Kejagung: P18 dan P19 Tak Lagi Bisa Bolak Balik

Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.

Kejagung Tegaskan Dakwaan Korupsi Nadiem Makarim Sah Secara Hukum

Kejaksaan Agung membantah eksepsi Nadiem Makarim.

PBB Desak Iran Hentikan Kekerasan dan Eksekusi Mati Terhadap Demonstran

Pakar PBB mengecam pelanggaran HAM berat di Iran, termasuk penggunaan kekuatan mematikan dan ancaman hukuman mati bagi demonstran. Simak laporan lengkapnya.

Kesaksian Berdarah Demo Iran, Aparat Menembaki Kami dengan Tangan Kosong

Di balik blokade internet, warga Iran mengungkap kengerian penumpasan protes oleh aparat. 

Protes Meluas di Iran, Khamenei Sebut Demonstran Perusak

Gelombang protes baru kembali mengguncang Iran pada Jumat, menjadi tantangan paling serius terhadap pemerintahan Republik Islam dalam lebih dari tiga tahun terakhir.

Amnesty: KUHAP Baru Legitimasi Represi dan Pelanggaran HAM

Pemberlakuakn KUHP dan KUHAP baru dinilai berpotensi memperparah praktik represi negara dan memperluas pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

DPR: Penyelesaian Kasus HAM Berat Jangan Sekedar Simbolis

Pengakuan negara atas kasus-kasus tersebut tidak boleh berhenti pada tataran simbolis saja, tetapi penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum.

KUHAP akan Cemarkan HAM Indonesia di PBB, Pigai Diminta tidak Sekadar 'Menampung Kritik'

KETUA YLBHI Muhammad Isnur, mengkritik pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang mengatakan kementeriannya akan menampung kritik dan masukan masyarakat terkait KUHAP baru.

Krisis Iklim dan Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia