Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan standar dan prosedur penyelidikan dan penyidikan di Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus diperbaiki dan disinkronkan. Hal itu untuk memastikan penyelesaian HAM berat secara yudisial tidak terus-terusan gagal.
Menurutnya, saat ini, koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus HAM berat masih belum baik. Hal itu pula yang membuat banyak berkas-berkas yang telah didalami Komnas HAM kemudian terhenti di Kejaksaan Agung.
"Kami lebih fokus pada upaya memperbaiki prosedur dan standar penyelidikan dan penyidikan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Banyak perdebatan soal berkas-berkas yang terhenti di sana," ujar Atnike dinIstana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1).
Ia pun meminta dukungan Presiden Joko Widodo untuk memuluskan koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaam Agung.
"Kita berharap dengan perbaikan standar atau prosedur di antara dua lembaga ini, proses yudisial akan dapat berjalan dengan lebih efektif," ucapnya. (OL-13)
Baca Juga: Menteri Basuki Ikut Tangani Kasus HAM Berat
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
PRESIDEN Joko Widodo memasuki 2022 dengan kepercayaan tinggi.
Sentra Gakkumdu juga diminta tidak hanya berfokus pada penindakan tindak pidana Pilkada, tetapi juga mengantisipasi pencegahan kecurangan Pilkada 2024
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memperingatkan anggotanya yang tidak menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
KEBIJAKAN menunda proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap calon kepala daerah peserta Pilkada 2024 dinilai politis.
KEJAKSAAN Agung menunda proses hukum calon kepala daerah (cakada) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Isu penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang belum dapat terselesaikan.
PRESIDEN Joko Widodo menunjukkan komitmennya dalam penuntasan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu. I
HARAPAN akselerasi penanganan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) tidak semudah membalikkan telapak tangan.
SEKITAR satu bulan yang lalu atau tepatnya pada 10 Desember 2020, berbagai aksi dan tuntutan digelar oleh berbagai elemen dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia.
Pangeran William membatalkan perjalanan ke Qatar lantaran tuan rumah piala dunia itu memiliki kontroversi atas penerapan HAM pada pekerja stadion
PERSAUDARAAN Alumni (PA) 212 akan menggelar aksi '2502' untuk menunjukkan solidaritas umat Islam di Indonesia terhadap diskriminasi umat Islam di India di depan Kedubes India di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved