Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi salah satu partai politik (parpol) yang selalu mendukungnya sejak awal perjalanan di dunia politik.
Ketika maju dalam kontestasi pemilihan Wali Kota Surakarta, partai yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra itu sudah memberikan dukungan.
"Saat saya maju jadi wali kota, salah satu partai yang mendukung saya, adalah PBB. Sampai saat Presiden, juga PBB," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, dalam rapat koordinasi nasional PBB di Jakarta, Rabu (11/1).
Baca juga: Jokowi: Kalau Prof Yusril Nyapres, Saya Dukung
Oleh karena itu, jika Yusril maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam Pilpres 2024, Jokowi pun tidak ragu untuk mendukung balik koleganya tersebut.
"Dengan pengalaman yang sangat panjang, saya mendukung kalau Prof Yusril di 2024 dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden. Ini serius," pungkasnya.
Baca juga: Kontras Minta Pengakuan Presiden Atas Pelanggaran HAM Berat Ditindaklanjuti
"Kalau saya dukung gantian, tidak ada salahnya," sambung Jokowi.
Sekarang, tinggal bagaimana PBB bisa mencarikan parpol atau koalisi partai dengan presidential threshold 20% sebagai kendaraan untuk maju. "Ini tugas PBB mencarikan kendaraan sampai 20%. Begitu dapat kendaraan, saya dukung," tutup Kepala Negara.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved