Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
SISTEM fee ijon yang diduga dilakukan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahar Tua Simandjuntak adalah modus lama dalam perkara tindak pidana korupsi. Skema ini paling rentan digunakan untuk membancak dana bantuan sosial (bansos) maupun hibah.
"Sederhananya, fee ijon ini menjanjikan proyek tertentu dari APBD dengan imbalan sejumlah fee yang nilainya dipatok berdasarkan persentase dari total nilai proyek," terang peneliti Pusat Studi Andi Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah, kepada Media Indonesia, Jumat (16/12).
Ia menjelaskan, persenan fee ijon bervariasi. Angka itu biasanya berkitas 20% dan 30%, tergantung kesepakatan dalam jual beli proyek tersebut. Dana bansos dan hibah, lanjutnya, menjadi yang paling rentan terkena skema fee ijon. Menurut Herdiansyah, dua dana itu kerap dijadikan bancakan oleh elite politik.
Baca juga: NasDem: Buronan Kini Tidak Bisa Sembunyi di Singapura
Skema bansos dan hibah sendiri, lanjutnya, bermasalah dari hulu ke hilir. Masalah tersebut mulai dari kategori penentuan penerima bansos dan hibah yang tidak terbuka sampai proses pertanggungjawabannya yang tidak jelas.
"Skema bansos ini sangat lentur, jadi mudah dijadikan bancakan oleh elit politik. Terlebih mereka yang punya akses kekuasaan, terutama pemerintah daerah dan DPRD," paparnya.
Herdiansyah sendiri meminta agar dana bansos dan hibah dihapuskan. Mengingat, nilai keduanya dalam APBD cukup besar dan tidak pernah berkurang. "Jadi kasus fee ijon DPRD Jawa Timur ini sebenarnya tidak mengagetkan buat saya," pungkasnya. (OL-4)
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak warga Jawa Timur yang bermukim di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas SDM
57 Lokasi Wisata di Jawa Timur tersebut meliputi wilayah Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kediri, Lawu, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Saradan dan Tuban.
Untuk angkatan pertama ini baru disediakan tingkat sekolah menengah dengan kuota siswa SR sebanyak lima rombongan belajar (rombel) yang terdiri dari 125 orang.
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
SLAMET Raharjo Heri Nugroho atau akrab disapa Coach Heri membawa anak didiknya meraih medali emas dalam cabang menembak di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025.
Penilaian terhadap potensi atlet tak melulu didasarkan pada raihan gelar, namun juga mempertimbangkan peluang mereka untuk berkembang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved