Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
SISTEM fee ijon yang diduga dilakukan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahar Tua Simandjuntak adalah modus lama dalam perkara tindak pidana korupsi. Skema ini paling rentan digunakan untuk membancak dana bantuan sosial (bansos) maupun hibah.
"Sederhananya, fee ijon ini menjanjikan proyek tertentu dari APBD dengan imbalan sejumlah fee yang nilainya dipatok berdasarkan persentase dari total nilai proyek," terang peneliti Pusat Studi Andi Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah, kepada Media Indonesia, Jumat (16/12).
Ia menjelaskan, persenan fee ijon bervariasi. Angka itu biasanya berkitas 20% dan 30%, tergantung kesepakatan dalam jual beli proyek tersebut. Dana bansos dan hibah, lanjutnya, menjadi yang paling rentan terkena skema fee ijon. Menurut Herdiansyah, dua dana itu kerap dijadikan bancakan oleh elite politik.
Baca juga: NasDem: Buronan Kini Tidak Bisa Sembunyi di Singapura
Skema bansos dan hibah sendiri, lanjutnya, bermasalah dari hulu ke hilir. Masalah tersebut mulai dari kategori penentuan penerima bansos dan hibah yang tidak terbuka sampai proses pertanggungjawabannya yang tidak jelas.
"Skema bansos ini sangat lentur, jadi mudah dijadikan bancakan oleh elit politik. Terlebih mereka yang punya akses kekuasaan, terutama pemerintah daerah dan DPRD," paparnya.
Herdiansyah sendiri meminta agar dana bansos dan hibah dihapuskan. Mengingat, nilai keduanya dalam APBD cukup besar dan tidak pernah berkurang. "Jadi kasus fee ijon DPRD Jawa Timur ini sebenarnya tidak mengagetkan buat saya," pungkasnya. (OL-4)
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Kuatkan Ekosistem Perlindungan Perempuan dan Anak di Jawa Timur Lewat Kerja Sama Multisektor
THE Republic Institute merilis hasil survei elektabilitas partai politik di Jawa Timur dan tingkat kepuasan publik atas kinerja DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Timur.
BWA menawarkan kerja sama kepada Kemenag untuk pelatihan yang diberi title "Memilih dan Menata Sound System Masjid Tersertifikasi".
TIGA daerah di Jawa Timur dalam status siaga darurat kekeringan akibat kemarau yang mulai melanda.
“Koperasi Merah Putih jangan sampai menjadi kompetitor pelaku UMKM di desa. Kalau bisa justru menjadi mitra strategis, bahkan distributor bagi produk-produk UMKM,”
Pendistribusian ke-40 ribu Al-Qur'an di Jawa Timur itu dilaksanakan berbarengan dengan distribusi wakaf Al Qur’an dan Pembinaan Jawa Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved