Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Agus Pramusinto, menyesalkan terjadinya kembali penangkapan kepala daerah terkait jual beli jabatan. Tertangkapnya Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron, jelas telah mencederai cita-cita reformasi birokasi. Birokrasi yang seharusnya berjalan sesuai dengaan prinsip sistem merit, justru dimundurkan dengan upaya-upaya curang.
Diketahui, Abdul Latif memasang mahar tertentu untuk kursi jabatan organisasi perangkat daerah (OPD). Adapun ASN yang turut ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy (AEL); Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Wildan Yulianto (WY); Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Achmad Mustaqim (AM); Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Hosin Jamili (HJ); dan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Salman Hidayat (SH).
Situasi buruk tersebut pasti berdampak kepada terpilihanya orang-orang yang tidak kompeten untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan. "Serta pihak yang membayar untuk mendapatkan jabatan, maka orientasi pikirannya akan berubah untuk mendapatkan kembali uang yang sudah dikeluarkannya. Hal ini tentunya akan berdampak pada pembangunan yang terhambat dan pada akhirnya merugikan masyarakat," terang Agus, dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip Jumat (9/12/2022).
Agus menekankan, para pejabat yang notabene menduduki kursi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) semestinya bisa menjadi teladan bagi ASN di instansinya. Sebab merekalah pimpinan di unit kerja masing-masing.
Dengan adanya kasus ini, Agus mendorong supaya JPT yang sudah ditahan untuk diberhentikan sementara sebagai ASN.
"Karena mereka menjadi tersangka tindak pidana. KASN meminta agar segera ditunjuk pelaksana tugas bagi OPD-OPD terkait agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik," tegas Agus. (OL-13)
Baca Juga: Bupati Bangkalan Diduga Kantongi Rp5,3 Miliar Hasil Jual Beli ...
Baca Juga: Ditangkap di Jatim, Bupati Bangkalan Tiba di Gedung KPK Malam Ini
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
KPK mengumumkan status hukum Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara (Malut) Imran Jakub sebagai tersangka kasus jual beli jabatan. Dia langsung ditahan mulai dari hari ini.
KPK bersikeras akan membuktikan adanya dugaan jual beli jabatan di Kementerian Pertanian (Kementan) yang hilang dalam dakwaan Syahrul Yasin Limpo.
TOTAL temuan awal dari hasil korupsi Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba senilai Rp2,2 miliar. Sebagian dari uang haram itu digunakan untuk sewa hotel dan bayar dokter gigi.
TIGA Pejabat dan Satu Staf Pemerintah Provinsi Maluku Utara, diseret petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bandara Sultan Babullah Ternate, menuju ke Jakarta, Selasa (19/12) pagi.
KPK membuka kemungkinan pihak yang ditangkap terkait OTT Gubernur Maluku Utara akan bertambah.
Kapolda NTT Irjen Daniel Silitonga mengingatkan seluruh kapolres dan kapolresta tidak menilap dana Operasi Mantap Brata untuk pengamanan pemilu 2024.
Belasan Anggota DPRD Flores Timur Periode 2004-2009, melaporkan dugaan korupsi Penjabat Bupati Flores Timur Doris Alexander Rihi, ke Kejaksaan Negeri Flores Timur, pada Kamis 22/23.
Aliansi Masyarakat Pemerhati Flores Timur (AMP Flotim) menghadang iring-iringan mobil rombongan Penjabat (Pj) Gubernur NTT, Ayodhia GL Kalake.
Ketum KNPI Haris Pertama, meminta Menkeu Sri Mulyani, harus tegas soal pencopotan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang brgaya hedon dan mengusut asal muasal hartanya.
Untuk mempermudah pemeriksaan ED, Wamenkeu telah menginstruksikan Ditjen Bea Cukai agar yang bersangkutan segera dibebastugaskan melalui pencopotan dari jabatan secepat mungkin.
MASYARAKAT Papua berunjukrasa di Kemendagri, mendesak Mendagri Tito Karnavian mencopot Plt Bupati Mimika karena ditetapkan tersangka korupsi oleh Kejaksaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved