Kamis 08 Desember 2022, 05:32 WIB

Bupati Bangkalan Diduga Kantongi Rp5,3 Miliar Hasil Jual Beli Jabatan

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Bupati Bangkalan Diduga Kantongi Rp5,3 Miliar Hasil Jual Beli Jabatan

ANTARA/Rivan Awal Lingga
Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron (tengah)

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses hukum Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron karena diduga menerima suap terkait lelang jabatan di wilayahnya. Dia mematok harga berbeda pada tiap jabatan yang diincar.

"Dugaan besaran nilai komitmen fee tersebut dipatok mulai dari Rp50 juta sampai dengan Rp150 juta," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (8/12).

Firli mengatakan Abdul merupakan pejabat yang memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan kelulusan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Bangkalan. Jabatan yang dijualnya yakni pada tingkatan eselon tiga dan empat.

Baca juga: Ditangkap di Jatim, Bupati Bangkalan Tiba di Gedung KPK Malam Ini

Abdul dibantu orang kepercayaannya untuk mengumpulkan uang penerimaan calon pejabat Pemkab Bangkalan itu. 

Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kadis PUPR Wildan Yulianto, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Agus Eka Leandy merupakan pihak yang diduga memberikan uang ke Abdul.

"Teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan dari tersangka RALAI (Abdul Latif Amin Imron)," ucap Firli.

Selain itu, KPK menduga Abdul ikut campur dalam pengaturan proyek seluruh dinas di Pemkab Bangkalan. Dia juga diduga mematok fee 10% dari nilai anggaran proyek.

"Jumlah uang yang diduga telah diterima tersangka RALAI melalui orang kepercayaannya sejumlah sekitar Rp5,3 miliar," ujar Firli.

Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul. Salah satunya untuk mengukur survei elektabilitas.

"Tersangka RALAI juga diduga menerima pemberian lainnya di antaranya dalam bentuk gratifikasi dan hal ini akan ditelusuri dan dikembangkan lebih lanjut oleh tim penyidik," ucap Firli.

KPK menetapkan Agus, Wildan, Achmad, Hosin dan Salman sebagai tersangka pemberi. Mereka diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu Abdul ditetapkan sebagai tersangka penerima. Dia diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (OL-1)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Rivan Awal L

Jaksa Tolak Pledoi Hendra Lantaran Hanya Berisi Perjalanan Hidup dan Karir

👤Khoerun Nadif R 🕔Senin 06 Februari 2023, 22:32 WIB
, Jaksa pun mengambil sikap untuk tidak menanggapi nota pembelaan oleh pihak Hendra lantaran  tidak masuk dengan perkara obstruction...
dok.mi

Pakar Hukum: Sah-sah Saja Jaksa Tuntut Eliezeer 12 Tahun

👤Selamat Saragih 🕔Senin 06 Februari 2023, 22:27 WIB
PAKAR hukum pidana, Prof Hibnu Nugroho, mengatakan, sah-sah saja jika ada pandangan lain soal "justice collaborator" dari JPU...
AFP

Presiden: Tidak hanya Bebas, Pers juga Harus Bertanggung Jawab

👤Abdhika Prasetyo 🕔Senin 06 Februari 2023, 22:15 WIB
Presiden Joko Wododo mengamanatkan Dewan Pers untuk menyosialisasikan kepada seluruh media di Indonesia akan pentingnya kerja jurnalistik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya