Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengakui penegakan hak asasi manusia (HAM) masih menjadi kerikil dalam penyelesaian konflik di Papua. Oleh karena itu, dirinya meminta aparat keamanan yang bertugas di wilayah itu menjunjung tinggi penegakan HAM.
“Akar masalahnya (konflik) adalah pendekatan kesejahteraan dan penghormatan hak asasi manusia. (Karena itu) HAM harus ditegakkan,” katanya usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Provinsi Papua di Lanud Manuhua, Biak, Papua, hari ini.
Dalam kunjungan tersebut, Biak merupakan kota terakhir yang disinggahi Ma’ruf saat mengunjungi wilayah tersebut selama 5 hari berturut-turut pascapenetapan daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Sebelum mendatangi Biak, Ma’ruf bersama rombongan juga melakukan kunjungan kerja ke Jayapura (Papua), Merauke (Provinsi Papua Selatan), Timika (Papua Tengah), Kaimana (Papua Barat). Menurut rencana, Ma’ruf bakal mengakhiri kunjungan kerjanya selama sepakan ini dengan mendatangi Sengkang di Sulawesi Selatan.
Lebih lanjut Ma’ruf menjelaskan, dirinya meminta proses penegakan hukum terhadap aparat TNI/Polri yang melakukan pelanggaran HAM dilakukan tanpa pandang bulu. “Apabila ada TNI/Polri yang melakukan pelanggaran HAM ya harus ditindak. Ini merupakan kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Dirinya menyontohkan adanya proses hukum terhadap aparat TNI yang diduga melakukan mutilasi terhadap orang asli Papua (OAP) di Mimika belum lama ini. “Ini dilakukan sehingga bisa memberikan kepercayaan,” ujarnya.
Ma’ruf menambahkan, pemerintah selama ini mencoba menerapkan pendekatan humanis yang berbasis teritorial. “Selama ini sudah dilakukan. Termasuk melakukan pendekatan ke masyarakat untuk tetap menjadi bagian dari NKRI,” jelasnya.
Baca juga: LPSK: Tak Ada Maksud Lain Bharada E Cerita Soal Perempuan di Rumah Sambo
Ma’ruf mengakui hingga saat ini masih kerap terjadi berbagai penembakan di sejumlah wilayah di Papua. Namun, tambahnya, jumlahnya diklaim terus mengalami penurunan. “Walaupun ada penembakan, frekuensinya sudah menurun. Langkah kita ada mencari yang melakukan penembakan secara menerus,” ujarnya.
Keamanan Papua Pegunungan
Ketika ditanya mengapa belum mengunjungi Provinsi Papua Pegunungan yang juga menjadi salah satu hasil DOB, Ma’ruf mengakui kondisi di provinsi tersebut belum sepenuhnya aman. Selain itu, klaim Wapres, alokasi waktu yang tersedia untuk mendatangi wilayah tersebut belum tersedia. “Pertama soal waktu dan yang kedua belum kondusif,” ungkapnya.
Karena itu, dirinya meminta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo pergi ke Papua Pegunungan untuk memantau keadaan. “Saya minta Wamendagri untuk ke Papua Pegunungan. Sebab waktunya tidak cukup,” pungkasnya.
Salah seorang aparat TNI yang ditemui ketika berada di Jayapura pada Selasa (29/11) mengakui kondisi Papua Pegunungan hingga saat ini belum sepenuhnya aman. Apalagi tak lama berselang, terjadi penembakan yang menyebabkan 2 aparat kepolisian tewas. “Kami belum berani pergi ke sana karena saat ini kondisinya tidak aman,” katanya. (OL-4)
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
POLRES Mamberamo Raya menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas sungai yang terjadi di Sungai Mamberamo dan mengakibatkan tiga orang warga dilaporkan hilang terbawa arus, Jumat (16/1).
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Kondisi ini dipicu oleh aktivitas Bibit Siklon Tropis 91W dan penguatan Monsun Asia yang meningkatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di jalur Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Daerah Papua mencatat 104 aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan korban 94 orang meninggal dunia.
Papua merupakan tanah yang sarat dengan nilai-nilai kedamaian
Menlu Abbas Araghchi klaim jumlah kematian pedemo hanya ratusan dan sebut ada plot untuk seret AS ke dalam konflik.
Presiden Donald Trump klaim Iran tunda eksekusi Erfan Soltani usai ancaman aksi militer AS.
Korban jiwa dalam kerusuhan di Iran melonjak drastis hingga 2.000 orang. Presiden AS Donald Trump menyerukan protes berlanjut dan siapkan opsi militer.
Petugas medis di Iran mengungkap situasi mengerikan di balik demonstrasi besar-besaran. Rumah sakit kewalahan menangani korban dengan luka tembak di kepala dan jantung.
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah Indonesia bersyukur terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved