Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengakui penegakan hak asasi manusia (HAM) masih menjadi kerikil dalam penyelesaian konflik di Papua. Oleh karena itu, dirinya meminta aparat keamanan yang bertugas di wilayah itu menjunjung tinggi penegakan HAM.
“Akar masalahnya (konflik) adalah pendekatan kesejahteraan dan penghormatan hak asasi manusia. (Karena itu) HAM harus ditegakkan,” katanya usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Provinsi Papua di Lanud Manuhua, Biak, Papua, hari ini.
Dalam kunjungan tersebut, Biak merupakan kota terakhir yang disinggahi Ma’ruf saat mengunjungi wilayah tersebut selama 5 hari berturut-turut pascapenetapan daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Sebelum mendatangi Biak, Ma’ruf bersama rombongan juga melakukan kunjungan kerja ke Jayapura (Papua), Merauke (Provinsi Papua Selatan), Timika (Papua Tengah), Kaimana (Papua Barat). Menurut rencana, Ma’ruf bakal mengakhiri kunjungan kerjanya selama sepakan ini dengan mendatangi Sengkang di Sulawesi Selatan.
Lebih lanjut Ma’ruf menjelaskan, dirinya meminta proses penegakan hukum terhadap aparat TNI/Polri yang melakukan pelanggaran HAM dilakukan tanpa pandang bulu. “Apabila ada TNI/Polri yang melakukan pelanggaran HAM ya harus ditindak. Ini merupakan kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Dirinya menyontohkan adanya proses hukum terhadap aparat TNI yang diduga melakukan mutilasi terhadap orang asli Papua (OAP) di Mimika belum lama ini. “Ini dilakukan sehingga bisa memberikan kepercayaan,” ujarnya.
Ma’ruf menambahkan, pemerintah selama ini mencoba menerapkan pendekatan humanis yang berbasis teritorial. “Selama ini sudah dilakukan. Termasuk melakukan pendekatan ke masyarakat untuk tetap menjadi bagian dari NKRI,” jelasnya.
Baca juga: LPSK: Tak Ada Maksud Lain Bharada E Cerita Soal Perempuan di Rumah Sambo
Ma’ruf mengakui hingga saat ini masih kerap terjadi berbagai penembakan di sejumlah wilayah di Papua. Namun, tambahnya, jumlahnya diklaim terus mengalami penurunan. “Walaupun ada penembakan, frekuensinya sudah menurun. Langkah kita ada mencari yang melakukan penembakan secara menerus,” ujarnya.
Keamanan Papua Pegunungan
Ketika ditanya mengapa belum mengunjungi Provinsi Papua Pegunungan yang juga menjadi salah satu hasil DOB, Ma’ruf mengakui kondisi di provinsi tersebut belum sepenuhnya aman. Selain itu, klaim Wapres, alokasi waktu yang tersedia untuk mendatangi wilayah tersebut belum tersedia. “Pertama soal waktu dan yang kedua belum kondusif,” ungkapnya.
Karena itu, dirinya meminta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo pergi ke Papua Pegunungan untuk memantau keadaan. “Saya minta Wamendagri untuk ke Papua Pegunungan. Sebab waktunya tidak cukup,” pungkasnya.
Salah seorang aparat TNI yang ditemui ketika berada di Jayapura pada Selasa (29/11) mengakui kondisi Papua Pegunungan hingga saat ini belum sepenuhnya aman. Apalagi tak lama berselang, terjadi penembakan yang menyebabkan 2 aparat kepolisian tewas. “Kami belum berani pergi ke sana karena saat ini kondisinya tidak aman,” katanya. (OL-4)
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
KOMUNITAS anak-anak muda dari Papua, Tong Baronda, ingin menyuarakan budaya, adat, dan hasil komoditas asal Papua.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia Zahir Yahya mengatakan dukungan untuk Palestina merupakan amanat moral dan spiritual bersama.
Pengaturan penyelidikan dalam RUU KUHAP nyaris menyerupai upaya paksa dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Pakar Sebut RUU KUHAP Harus Hargai Nilai HAM
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Pendeta Sue Parfitt, dari Bristol, ditahan karena memegang plakat bertuliskan "Saya menentang genosida. Saya mendukung Palestine Action".
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved