Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengakui penegakan hak asasi manusia (HAM) masih menjadi kerikil dalam penyelesaian konflik di Papua. Oleh karena itu, dirinya meminta aparat keamanan yang bertugas di wilayah itu menjunjung tinggi penegakan HAM.
“Akar masalahnya (konflik) adalah pendekatan kesejahteraan dan penghormatan hak asasi manusia. (Karena itu) HAM harus ditegakkan,” katanya usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Provinsi Papua di Lanud Manuhua, Biak, Papua, hari ini.
Dalam kunjungan tersebut, Biak merupakan kota terakhir yang disinggahi Ma’ruf saat mengunjungi wilayah tersebut selama 5 hari berturut-turut pascapenetapan daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Sebelum mendatangi Biak, Ma’ruf bersama rombongan juga melakukan kunjungan kerja ke Jayapura (Papua), Merauke (Provinsi Papua Selatan), Timika (Papua Tengah), Kaimana (Papua Barat). Menurut rencana, Ma’ruf bakal mengakhiri kunjungan kerjanya selama sepakan ini dengan mendatangi Sengkang di Sulawesi Selatan.
Lebih lanjut Ma’ruf menjelaskan, dirinya meminta proses penegakan hukum terhadap aparat TNI/Polri yang melakukan pelanggaran HAM dilakukan tanpa pandang bulu. “Apabila ada TNI/Polri yang melakukan pelanggaran HAM ya harus ditindak. Ini merupakan kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Dirinya menyontohkan adanya proses hukum terhadap aparat TNI yang diduga melakukan mutilasi terhadap orang asli Papua (OAP) di Mimika belum lama ini. “Ini dilakukan sehingga bisa memberikan kepercayaan,” ujarnya.
Ma’ruf menambahkan, pemerintah selama ini mencoba menerapkan pendekatan humanis yang berbasis teritorial. “Selama ini sudah dilakukan. Termasuk melakukan pendekatan ke masyarakat untuk tetap menjadi bagian dari NKRI,” jelasnya.
Baca juga: LPSK: Tak Ada Maksud Lain Bharada E Cerita Soal Perempuan di Rumah Sambo
Ma’ruf mengakui hingga saat ini masih kerap terjadi berbagai penembakan di sejumlah wilayah di Papua. Namun, tambahnya, jumlahnya diklaim terus mengalami penurunan. “Walaupun ada penembakan, frekuensinya sudah menurun. Langkah kita ada mencari yang melakukan penembakan secara menerus,” ujarnya.
Keamanan Papua Pegunungan
Ketika ditanya mengapa belum mengunjungi Provinsi Papua Pegunungan yang juga menjadi salah satu hasil DOB, Ma’ruf mengakui kondisi di provinsi tersebut belum sepenuhnya aman. Selain itu, klaim Wapres, alokasi waktu yang tersedia untuk mendatangi wilayah tersebut belum tersedia. “Pertama soal waktu dan yang kedua belum kondusif,” ungkapnya.
Karena itu, dirinya meminta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo pergi ke Papua Pegunungan untuk memantau keadaan. “Saya minta Wamendagri untuk ke Papua Pegunungan. Sebab waktunya tidak cukup,” pungkasnya.
Salah seorang aparat TNI yang ditemui ketika berada di Jayapura pada Selasa (29/11) mengakui kondisi Papua Pegunungan hingga saat ini belum sepenuhnya aman. Apalagi tak lama berselang, terjadi penembakan yang menyebabkan 2 aparat kepolisian tewas. “Kami belum berani pergi ke sana karena saat ini kondisinya tidak aman,” katanya. (OL-4)
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
WAKIL Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin menegaskan penolakan terhadap hukuman mati dengan menempatkan isu tersebut dalam kerangka hak hidup.
Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Pasukan Israel tangkap 100 lebih warga Palestina sejak awal Ramadan di Tepi Barat. Penangkapan diwarnai kekerasan, sabotase rumah, dan penyitaan aset warga sipil.
Rancangan Perpres pelibatan TNI dalam terorisme inkonstitusional dan berisiko langgar HAM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved