Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate menegaskan bahwa sukses atau tidaknya Pemilu 2024 tergantung dari kesiapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Hal itu diungkapkan Johnny saat penandatanganan Nota Kesepahaman Kemenkominfo dengan KPU, di Gedung KPU, di Jakarta, Selasa (22/11).
Adapun nota kesepahaman tersebut berkaitan dengan pertukaran data dan informasi yang beretika.
“Kesuksesan pemilu ditentukan penyelenggaranya, dalam hal ini KPU RI. Bukan pemerintah,” terang Johnny di Gedung KPU RI, di Jakarta, Selasa (22/11).
Maka dari itu, kata Johnny, dengan adanya nota kesepahaman jadi wujud konkret pemerintah dalam memberikan dukungan kepada penyelenggara pemilu.
Baca juga: Komisi II DPR Minta Mendagri Tindaklanjuti Sengketa Segmen Batas Daerah
“Agar penyelenggaraan pemilu kita bisa sesuai konstitusi kita dan UU, serta untuk menghasilkan pemimpin yang legitimate, pemimpin pusat dan daerah,” paparnya.
Johnny menyebut telah menyiapkan berbagai sarana dan fasilitas untuk kerja sama dengan KPU. Johnny juga akan memastikan pertukaran data sensitif tanpa kendala.
“Jadi kita pastikan data aman beretika, bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tandasnya. (OL-4)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved