Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PELAKSANAAN Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Solo akan semakin mempertegas peran Muhammadiyah dalam arah pembangunan bangsa.
Pengamat politik dari Universitas Brawijaya Anang Sujoko menilai dari awal perjalanan Muhammadiyah masih konsisten untuk tidak terlibat politik praktis.
“Itu menjadi lebih mudah untuk diperankan Muhammadiyah karena memang tidak pernah menyatakan afiliasi pada kepentingan-kepentingan capres tertentu. Itu yang membuat Muhammadiyah seharusnya tetap menjalankan marwah organisasinya sebagai sebuah lembaga kontrol,” ujar Anang dalam keterangan tertulisnya yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Jumat (18/11).
Meski tidak terafiliasi dengan partai politik Muhammadiyah akan tetap berfungsi sebagai lembaga kontrol. Sebagai organisasi non politik tidak serta merta membuat Muhammadiyah alergi terhadai politik. Tidak sedikit tokoh-tokoh dari Muhammadiyah yang sukses di dunia politik karena membawa nilai-nilai dari organisasi tersebut.
Baca juga: Narasi Kebangsaan Sangat Penting di Era Digital
“Banyak kekuatan kader-kader Muhammadiyah yang levelnya luar biasa sampai internasional. Cuma tidak nampak saja, tidak banyak terekspos. Ketika harus diposisikan pada birokrasi itu sah-sah saja bagi rezim dalam rangka menjaga keseimbangan (politik) itu,” pungkasnya.
Anang menuturkan Muhammadiyah secara organisasi dalam muktamar nanti tidak akan mengarahkan diri untuk berafiliasi politik. Urusan keterlibatan dalam politik praktis akan diserahkan pada pribadi masing-masing.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir memastikan Presiden Joko Widodo akan membuka Muktamar ke-48 yang digelar di Solo, Jawa Tengah, Sabtu mendatang (19/11). Muktamar Muhammadiyah juga memiliki kegiatan lain atau side event bernama World Peace Forum.
Forum ini akan dihadiri oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan tokoh-tokoh agama dari luar negeri. Forum ini bakal menyuarakan keadilan, persaudaraan dan keadilan bagi dunia.
"Penggembira dari Aceh dan Papua sudah berangkat. Tadi kami menerima delegasi dari Merauke sudah sampai sini," kata dia. (OL-4)
Gus Yasin berharap kepemimpinan baru PPP bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan.
Penetapan tersebut merupakan hasil rekomendasi musyawarah Dewan Pertimbangan Salimah Pusat (DPSP) yang disepakati seluruh peserta Muktamar VI Salimah di Jakarta, Sabtu (8/2).
Mantan Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang 2019-2020 Wawan Sugianto mengatakan Afriansyah Noor bisa mengakomodasi semua kepentingan partai mulai dari DPW sampai DPC.
Kalau diberi amanah oleh pemegang mandat, Mardiono siap mengemban amanah tersebut.
MKEK IDI mengkaji ulang sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Hal itu dilakukan karena perkembangan kedokteran saat ini dan teknologi yang menunjang pekerjaan kedokteran.
Muktamar IDI tidak hanya mempertemukan para profesional medis dari seluruh negeri namun juga menjadi platform untuk diskusi dan berbagi pengetahuan.
Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Penertiban posko ormas yang dilakukan secara serentak berdasarkan instruksi Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto.
Polda Metro Jaya mengakutidak bisa membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas). Itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan pihak kepolisian.
Benar, dia korban tindak pembunuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved