Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PELAKSANAAN Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Solo akan semakin mempertegas peran Muhammadiyah dalam arah pembangunan bangsa.
Pengamat politik dari Universitas Brawijaya Anang Sujoko menilai dari awal perjalanan Muhammadiyah masih konsisten untuk tidak terlibat politik praktis.
“Itu menjadi lebih mudah untuk diperankan Muhammadiyah karena memang tidak pernah menyatakan afiliasi pada kepentingan-kepentingan capres tertentu. Itu yang membuat Muhammadiyah seharusnya tetap menjalankan marwah organisasinya sebagai sebuah lembaga kontrol,” ujar Anang dalam keterangan tertulisnya yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Jumat (18/11).
Meski tidak terafiliasi dengan partai politik Muhammadiyah akan tetap berfungsi sebagai lembaga kontrol. Sebagai organisasi non politik tidak serta merta membuat Muhammadiyah alergi terhadai politik. Tidak sedikit tokoh-tokoh dari Muhammadiyah yang sukses di dunia politik karena membawa nilai-nilai dari organisasi tersebut.
Baca juga: Narasi Kebangsaan Sangat Penting di Era Digital
“Banyak kekuatan kader-kader Muhammadiyah yang levelnya luar biasa sampai internasional. Cuma tidak nampak saja, tidak banyak terekspos. Ketika harus diposisikan pada birokrasi itu sah-sah saja bagi rezim dalam rangka menjaga keseimbangan (politik) itu,” pungkasnya.
Anang menuturkan Muhammadiyah secara organisasi dalam muktamar nanti tidak akan mengarahkan diri untuk berafiliasi politik. Urusan keterlibatan dalam politik praktis akan diserahkan pada pribadi masing-masing.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir memastikan Presiden Joko Widodo akan membuka Muktamar ke-48 yang digelar di Solo, Jawa Tengah, Sabtu mendatang (19/11). Muktamar Muhammadiyah juga memiliki kegiatan lain atau side event bernama World Peace Forum.
Forum ini akan dihadiri oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan tokoh-tokoh agama dari luar negeri. Forum ini bakal menyuarakan keadilan, persaudaraan dan keadilan bagi dunia.
"Penggembira dari Aceh dan Papua sudah berangkat. Tadi kami menerima delegasi dari Merauke sudah sampai sini," kata dia. (OL-4)
PKB memberikan sinyal tidak mengundang Anies Baswedan dalam Muktamar yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
PIMPINAN Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) menemui Menag RI Yaqut Cholil Qoumas, melaporkan hasil Muktamar VI PITI yang dihelat di Jakarta.
RISALAH Islam berkemajuan bukan hanya menjadi buah pikiran, tetapi harus menjadi wujud nyata langkah Muhammadiyah bagi bangsa Indonesia.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, Dr. Siti Noordjannah Djohantini menilai muktamar ke-48 Aisyiyah merupakan muktamar sangat monumental.
KEPEMIMPINAN Aisyiyah masa depan harus mengakomodasi kader-kader muda potensial untuk masuk dalam jajaran kepengurusan. Keberadaan mereka sangat dibutuhkan.
Panitia Pemilih (Panlih) Muktamar ke-48 Muhammadiyah telah menetapkan secara resmi Haedar Nashir sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2022-2027.
Pengeroyokan dan perusakan dilakukan ormas kepemudaan yang berasal dari Kabupaten Ciamis.
Santunan diberikan kepada 190 anak yatim piatu dari berbagai rumah yatim piatu di Kota Bandung,
Ormas memiliki peran strategis sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah,
Ormas diajak menjadi penjaga kerukunan kebangsaan dan menyukseskan pilkada.
Sejumlah anggota ormas yang terlibat bentrok mengalami luka bacokan
GAMKI juga menyambut baik kehadiran ttm nasional (timnas) dari setiap negara yang telah melalui proses kualifikasi melalui cara yang sah dan sesuai aturan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved