Jumat 18 November 2022, 19:41 WIB

Pengacara Lukas Enembe Harusnya Taat Hukum

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Pengacara Lukas Enembe Harusnya Taat Hukum

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin (kiri) dan Stefanus Roy Rening (kanan)

 

PENGACARA Gubernur Papua Lukas Enembe harus memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi. Menurut peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah, seorang pengacara harusnya taat akan hukum.

"Dia kan pengacara, orang yang seharusnya paham dan taat hukum, tidak masuk akal," kata Herdinasyah melalui keterangan tertulis, Jumat (18/11).

Menurutnya, pengacara tidak boleh menjadikan imunitas sebagai alasan untuk untuk mangkir dari panggilan aparat penegak hukum. Imunitas, lanjut Herdiansyah, hanya berlaku dalam konteks seorang pengacara menjalankan tugas dan profesinya.

Baca juga: Formappi Yakin KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Tambang Tan Paulin dan Kabareskrim

"Sementara mereka dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Jadi tidak ada alasan untuk menghindari proses hukum," tandas Herdiansyah.

Sebelumnya, KPK telah memanggil pengacara Lukas, Aloysius Renwarin, sebagai saksi pada Kamis (17/11) untuk mendalami kasus suap dan gratifikasi proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Papua. Namun, Aloysius tidak memenuhi panggilan tersebut.

Selain Aloysius, pengacara Lukas lainnya, Stefanus Roy Rening juga dipanggil KPK sebagai saksi. (OL-4)

Baca Juga

Dok MI

KPK Usul ASN yang tidak Lapor LHKPN Dipangkas Tunjangannya

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Sabtu 10 Desember 2022, 07:39 WIB
Saat ini, belum ada sanksi tegas bagi ASN yang 'bandel' tidak lapor LHKPN. ASN yang tidak patuh hanya dikenakan sanksi...
DOK.MI

KPK Buka Peluang Jerat Tersangka Baru dalam Kasus Dugaan Suap di MA

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 09 Desember 2022, 23:18 WIB
Ali mengatakan peluang tersebut dapat dilakukan sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup, baik dalam proses penyidikan maupun saat...
Dok. Pribadi

DPR Papua Minta Persidangan Mahkamah Militer Kasus Mutilasi Nduga Ditunda, Dorong Peradilan Koneksitas

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Jumat 09 Desember 2022, 23:14 WIB
"Kami sayangkan bahwa persidangan di Mahmil Jayapura dan Surabaya tidak dilakukan dengan transparan. Keluarga korban tidak diberitahu...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya