Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi dinilai berhasil menjadi Presiden G20 saat menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022.
Tidak hanya sukses dalam acara seremonialnya, tetapi Presiden Jokowi diakui sukses melahirkan kesepakatan-kesepakatan besar dalam forum dunia itu, seperti transisi energi, arsitektur kesehatan, dan transformasi digital hingga pada perdamaian dunia.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi yang berhasil melahirkan satu deklarasi antar pemimpin dunia yang tergabung dalam keanggotaan G20 dalam penanganan masalah global secara konkret.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan proyek kerja sama yang dihasilkan dalam KTT G20, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, akan membantu membumikan kerja G20. Proyek kerja sama itu dapat bermanfaat bukan hanya bagi negara anggota G20, namun juga bagi dunia, khususnya negara-negara berkembang.
"Isi deklarasi KTT G20 di antaranya menyebutkan G20 menyuarakan keprihatinan yang mendalam atas risiko ketahanan pangan global yang ditimbulkan karena meningkatnya ketegangan," kata Ketua MPR lewat keterangan tertulisnya, Kamis (17/11).
Menurut dia, di sektor pangan, G20 setuju untuk tidak melarang atau membatasi ekspor produk pangan dan pupuk. Dia menilai kesepakatan itu sebagai tindak lanjut atas keprihatinan negara-negara G20 terhadap krisis pangan yang terjadi akibat gejolak geopolitik.
"G20 juga mendukung pertumbuhan ekonomi berkembang, terutama pulau-pulau kecil dengan menghimpun investasi publik dan melakukan reformasi struktural, mempromosikan investasi swasta, dan memperkuat kerja sama multilateral di bidang perdagangan," ucapnya.
Senda dengan Ketua MPR, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanudin mengatakan, Presiden Jokowi berhasil melahirkan kesepakatan bilateral dengan beberapa pimpinan negara keanggota G20, dan kesepakatan kerjasama itu dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Secara garis besar, saya melihat kesepakatan-kesepakatan bilateral yang dibuat Pemerintah Indonesia dengan beberapa negara tersebut adalah sebuah capaian yang bagus dan memang sektor kerjasamanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar TB. Hasanudin saat dihubungi.
Dikatakan politisi PDIP ini, kesepakatan yang telah dibuat oleh Presiden Jokowi harus dieksekusi dengan cepat oleh Kementerian terkait. “Namun perlu diingat bahwa, hal yang paling penting adalah bagaimana kemudian implementasi dari kesepakatan nantinya di lapangan oleh kementerian terkait,” ucapnya.
Menurut TB Hasanudin, kesepakatan-kesepakatan yang disepakati bersama antara Presiden Jokowi dengan pimpinan negara lain merupakan prestasi besar karena Presiden Jokowi berhasil memperkuat hubungan bilateral dengan negara lain.
“Dalam konteks bilateral, itu adalah sebuah prestasi bagi Indonesia karena mempererat hubungan bilateral dengan negara lain. Akan tetapi, forum G20 itu adalah forum multilateral, sehingga ukuran prestasinya adalah kesepakatan kolektif para anggota G20,” jelasnya.
“Kesepakatan inilah yang masih kita tunggu, terutama mengenai apa langkah bersama dari negara-negara G20 untuk mengantisipasi dampak dari potensi krisis energi dan pangan yang diprediksi akan timbul tahun depan,” tutupnya. (OL-12)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
RUU Perampasan Aset menghadirkan solusi konkret untuk memperkuat upaya pengembalian kerugian negara.
Namun sekarang, lagu itu sudah bebas diputar lagi. Politikus Partai Golkar itu mengatakan, lagu itu berisi tentang kritik membangun.
JAKARTA kembali tercatat sebagai salah satu tuan rumah yang akan menyelenggarakan balapan mobil listrik atau Formula E.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
"Anak Kolong pada zamannya memiliki ciri khas kehidupan yang keras, drama yang kental, serta tidak jarang terjadi konflik dengan teman, senior atau orangtua,”
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved