Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
JAKSA Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 17 saksi dalam persidangan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan terdakwa Surya Darmani dan mantan Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman.
"Hari ini, JPU menghadirkan 17 saksi," ujar penasehat hukum Raja Thamsir Rachman, Zulkarnain di Tipikor, Senin (14/11).
Pemeriksaan saksi di persidangan kali ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama sebanyak delapan saksi, yakni Salamudin (Karyawan PT Panca Agro Lestari), Nofendra (Manajer Perkebunan Palma Satu), Jumarihot Umpusumu (Asisten Kepala PT Siberida Subur), Ranggi Christian (Kepala Tata Usaha Pabrik Kelapa Sawit PT Kencana Amal Tani), Nikson Hasibuan (Manajer PKS PT Banyu Bening Utama), Kukuh Heru Laksomono (Kepala Tata Usaha PT Banyu Bening Utama), Jumingin (Karyawan PT Banyu Bening Utama), dan Rices Aritanto (Kepala Tata Usaha PT Banyu Bening Utama).
Baca juga: KY Bentuk Satgasus untuk Dalami Sejumlah Kasus Suap di MA
Diketahui, Kejaksaan Agung telah mendakwa Surya Darmadi telah merugikan negara sebesar Rp. 73,9 triliun dalam kasus dugaan korupsi kegiatan usaha perkebunan kapan sawit sejak 2004 hingga 2022. Dugaan korupsi terus dilakukan bersama dengan Bupati Indragiri Hulu saat itu, Raja Thamsir
Menurut JPU, Surya Darmadi melakukan usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan menggunakan izin lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa izin prinsip dan bertentangan dengan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) dan tidak memiliki izin kawasan hutan.
Jaksa turut menyebut bahwa Surya tidak membangun kebun untuk warga minimal 20 persen dari jumlah luas kebun yang dioperasikan oleh perusahaan. Jaksa juga turut mendakwa Surya dan Raja Thamsir telah bersama-sama memperkaya diri sendiri sebesar Rp 7.593.068.204.327 dan 7.885.857,36 dolar AS. (P-5)
Benarkah hukum masih dijadikan alat pemukul dan sarana penindas? Betulkah ada yang meng-order Kejagung untuk menerungku Tom?
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengaku telah menangani 41 bank yang dicabut izin usaha di Jawa Barat.
Sudah empat kali Kejari Depok meminta polisi membuktikan adanya kerugian negara dalam dugaan korupsi yang menyeret Nur Mahmudi Ismail, tetapi tak pernah dipenuhi polisi.
Dipilihnya Situ Cilodong loaksi bersih-bersih dikarenakan sampah bisa berdampak pada banyak hal seperti kesehatan, lingkungan, pariwisata dan masa depan anak-anak.
Kejaksaan Negeri Kota Depok menghancurkan 10 pucuk pistol jenis softgun berikut 9 senjata tajam.
Pelimpahan tahap dua itu meliputi penyerahan tersangka berikut barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU) yang bertugas menangani perkara.
Ali memastikan pengusutan kasus korupsi Surya di Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak akan menyulitkan perkara suap di KPK.
Penyitaan aset diperlukan mengingat kerugian negara dalam perkara tersebut terbilang besar, yaitu Rp78 triliun. Hal itu juga diinsyafi oleh JAM-Pidsus Febrie Adriansyah.
Burhanuddin menjelaskan, penyidik Kejagung telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan penyidik KPK terkait pemeriksaan Surya.
Inisial AD merujuk nama Adil Darmadi. Ia merupakan anak dari Surya Darmadi yang sebelumnya juga pernah diperiksa sebagai saksi pada Kamis (4/8) lalu.
PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung kembali memeriksa bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng, hari ini.
Pengacara Surya, Juniver Gisang mengutip pernyataan kliennya 'Saya siap mengikuti proses lebih lanjut, dengan demikian saya bisa bela diri.'
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved