Jumat 11 November 2022, 06:06 WIB

Dewan Pers dan Polri Teken PKS Soal Perlindungan Pers

Basuki Eka Purnama | Politik dan Hukum
Dewan Pers dan Polri Teken PKS Soal Perlindungan Pers

MI/HO
Penandatangan PKS antara Dewan Pers dan Polri

 

DEWAN Pers dan Polri menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan

PKS pertama ini merupakan turunan dari nota kesepahaman (MoU)  Dewan Pers - Polri untuk meminimalisasi kriminalisasi karya jurnalistik, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022. 

PKS itu ditandatangani oleh Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Arif Zulkifli bersama Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri atau Kabareskrim Komjen Agus Andrianto di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/11).

Baca juga: Polri Tak Lagi Tangani Laporan Terhadap Wartawan

Arif Zulkifli menjelaskan PKS tersebut sebagai pedoman bagi Dewan Pers dan Polri dalam rangka pelaksanaan teknis pelindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum  terhadap penyalahgunaan profesi wartawan. Sehingga, tidak ada lagi wartawan yang dilaporkan kepada polisi menggunakan regulasi selain UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

“Dengan ditandatangani PKS ini diharapkan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan ketika mengalami sengketa dalam pemberitaan,” kata Arif Zulkifli.

PKS ini salah satunya mengatur tentang apabila Polri menerima laporan dari masayarakat terkait pemberitaan maka harus dikoordinasikan dengan Dewan Pers, untuk menentukan apakah yang dilaporkan itu masuk kategori karya jurnalistik/produk pers atau bukan. 

Apabila hasil koordinasi memutuskan laporan itu karya jurnalistik, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi atau menyerahkan penyelesaian laporan tersebut ke Dewan Pers.

“Sengketa pemberitaan hanya diselesaikan lewat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan direkomendasikan oleh Dewan Pers,” ujar Arif.

Kemudian, apabila koordinasi kedua pihak memutuskan laporan masyarakat itu masuk kategori perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan di luar koridor UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Polri akan menindaklanjuti secara proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. (RO/OL-1)

Baca Juga

Dok. DPR RI

Komisi III DPR Disebut akan Panggil BNPT Minta Klarifikasi soal Bom Astanaanyar

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 10 Desember 2022, 09:18 WIB
Pihaknya akan menanyakan BNPT perihal program pembinaan deradikalisasi yang dijalankannya, termasuk koordinasi intelijen institusi tersebut...
Dok. DPR RI

Penyusunan Anggaran Berbasis Gender Ikut Berperan Wujudkan Demokrasi

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 10 Desember 2022, 09:07 WIB
Praktik GRB dilakukan di Indonesia sejak 2009 melalui pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran yang berperan sebagai alat untuk...
Dok MI

KPK Usul ASN yang tidak Lapor LHKPN Dipangkas Tunjangannya

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Sabtu 10 Desember 2022, 07:39 WIB
Saat ini, belum ada sanksi tegas bagi ASN yang 'bandel' tidak lapor LHKPN. ASN yang tidak patuh hanya dikenakan sanksi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya