Kamis 10 November 2022, 14:46 WIB

Polri Tak Lagi Tangani Laporan Terhadap Wartawan

Siti Yona Hukmana | Politik dan Hukum
Polri Tak Lagi Tangani Laporan Terhadap Wartawan

ANTARA FOTO/Andri Saputra
Aksi solidaritas terhadap wartawan.

 

POLRI melakukan pertemuan dengan Dewan Pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dalam rangka menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) terkait laporan terhadap wartawan hanya ditangani Dewan Pers.

"Ini langkah konkret terkait menjamin kerja-kerja jurnalistik teman-teman pers, di mana selama ini sering kali menjadi persoalan ketika teman-teman melakukan kegiatan jurnalistik, kemudian dari tulisannya dianggap merugikan para pihak bisa perorangan lembaga, institusi, kemudian diadukan ke kepolisian," kata Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, hari ini.

Agung mengatakan kini kasus apapun yang dilaporkan terhadap kerja jurnalistik tak lagi ditangani Bareskrim Polri. Kasus seperti itu ditangani penuh oleh Dewan Pers. "Ini sudah konkret, Bareskrim menjelaskan dalam perjanjian kerja sama," ujar Agung.

Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli menambahkan surat perjanjian kerja sama antara Dewan Pers dan Bareskrim Polri itu ditandatangani Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan dirinya sebagai ketua komisi hukum Dewan Pers.

Dalam PKS itu, kata dia, intinya menegaskan kembali dan mendetailkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang sebelumnya pernah ada.

Baca juga: DPR Apresiasi Ketegasan Kapolri Tindak Anggota Langgar Hukum

"MoU itu sudah ada dari zamannya Pak Sigit sebelumnya, Dewan Pers juga ada Pak Azyumardi Azra, Pak Nuh itu gambaran besarnya ya tentang perlindungan," ungkap Arif.

Arif menuturkan dalam perjanjian, kedua instansi sepakat bila ada pengaduan masyarakat kepada pers menyangkut kerja jurnalistik itu harus dikembalikan ke Dewan Pers. Dia menegaskan polisi tidak boleh menangani kasus tersebut.

Dia menyebut Dewan Pers akan memeriksa untuk memastikan karya jurnalistik itu sesuai tidak dengan yang tercantum di undang-undang. Jika benar merupakan karya jurnalistik dan ada pelanggaran etis itu diselesaikan di Dewan Pers lewat mekanisme etis.

"Yaitu minta maaf, memuat hak jawab, bahkan sampai tahap tertentu mungkin men-take down (menurunkan) sebuah berita, tapi tidak boleh ada kriminalisasi terhadap pers," jelas Arif.

MoU ini disebut berlaku tiga tahun. MoU akan ada perubahan setiap tiga tahun. Nantinya, setiap perubahan akan disampaikan ke publik.

Dalam agenda ini Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto tak memberikan keterangan. Hanya Dewan Pers yang doorstop dengan awak media usai perjanjian kerja sama dilakukan. (OL-4)

Baca Juga

MGN

Duet Prabowo-Erick Thohir Potensial Raup Suara Lintas Kelompok

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 26 November 2022, 16:13 WIB
Secara karakteristik, dia memandang, Prabowo-Erick Thohir mampu mewakili segmentasi pemilih di berbagai...
Antara

Jokowi Kasih Kode Capres Beruban, Relawan: Identik dengan Ganjar Pranowo

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 26 November 2022, 14:32 WIB
Kata Umbas, secara tersirat presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa memilih Capres 2024 dengan ciri beruban dan memiliki kerutan...
MI/Sumaryanto Bronto

Jokowi Didorong Turun Tangan Jika Kapolri tak Audit SP3 Kasus di Bareskrim

👤MGN 🕔Sabtu 26 November 2022, 14:21 WIB
Irjen Andi Rian Djajadi diduga tidak profesional dan melakukan penyalahgunaan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya