Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pers menggelar uji publik Rancangan Peraturan Dewan Pers tentang Dana Jurnalisme di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin (30/3). Langkah ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat ekosistem pers nasional agar tetap merdeka, profesional, dan berkelanjutan di tengah tantangan disrupsi digital.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menjelaskan bahwa penyusunan rancangan ini telah berlangsung sejak 25 Juli 2025 melalui serangkaian rapat dan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama berbagai pemangku kepentingan.
“Rancangan ini merupakan respons atas tantangan besar yang dihadapi industri media, terutama disrupsi digital dan tekanan ekonomi yang berdampak pada keberlanjutan jurnalisme berkualitas,” ujar Komaruddin.
Forum uji publik ini bertujuan menjaring masukan dari berbagai pihak sebelum peraturan resmi ditetapkan.
Sejumlah perwakilan akademisi dari berbagai universitas nasional, organisasi pers (seperti AJI, PWI, IJTI, AMSI, dan lainnya), tokoh pers, hingga lembaga bantuan hukum turut hadir memberikan aspirasi.
Rancangan Peraturan Dana Jurnalisme hadir sebagai instrumen untuk menjamin keberlangsungan jurnalisme yang melayani kepentingan publik. Dokumen tersebut menegaskan bahwa perubahan model bisnis media dan tekanan ekonomi saat ini telah mengancam eksistensi jurnalisme berkualitas.
Dana Jurnalisme nantinya akan dihimpun dari berbagai sumber yang sah dan tidak mengikat.
Pengelolaannya ditekankan pada prinsip independensi redaksional tanpa intervensi pemberi dana, transparansi melalui audit tahunan, serta prinsip keadilan dan inklusivitas dalam penyalurannya.
Selain itu, mekanisme pengelolaan dana dirancang dengan sistem checks and balances untuk menjamin akuntabilitas.
Dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung berbagai kebutuhan strategis industri pers, di antaranya:
Adapun pihak yang berhak menerima dana ini mencakup individu wartawan, perusahaan pers, organisasi pers, hingga lembaga independen yang terbukti berkontribusi nyata pada kemerdekaan pers di Indonesia.
Lewat inisiatif ini, Dewan Pers berharap ekosistem media nasional dapat memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam jangka panjang. (Z-1)
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat memimpin rapat uji publik Rancangan Peraturan Dewan Pers tentang Dana Jurnalisme.
Dewan Pers menyoroti perjanjian dagang RI-AS yang berpotensi membuka kepemilikan asing 100% di sektor media dan melemahkan aturan platform digital bagi pers.
Iwakum memaknai Hari Pers Nasional 2026 sebagai momentum penguatan perlindungan hukum dan konstitusional bagi kebebasan pers di Indonesia.
KETUA Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan peran pers sebagai cermin yang memantulkan realitas yang terjadi di pemerintah maupun masyarakat.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci utama agar setiap kasus yang menimpa insan pers dapat diselesaikan secara berkeadilan.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved