Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KEHADIRAN dan pidato Presiden Jokowi dalam acara puncak HUT Partai Golkar ke-58 di Jakarta terus menjadi pembicaraan hangat. Pesan dan bahasa tubuh Jokowi di acara tersebut menunjukkan ada chemistry positif Partai Golkar dengan Jokowi.
"Banyak sekali hal yang disampaikan oleh Jokowi untuk kita renungkan, kita tindaklanjuti baik secara konsep maupun secara kerja-kerja di lapangan. Saya melihat ada chemistry positif bagi Golkar dan Pak Jokowi," kata anggota Fraksi Golkar DPR RI Muhammad Fauzi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/10/2022).
Seperti diberitakan, Presiden Jokowi hadir dalam acara puncak HUT Partai Golkar ke-58 di JI Expo, Kemayoran, Jumat (21/10/2022) malam. Saat berpidato Jokowi berpesan agar Golkar tidak sembrono dalam menentukan calon presiden. Jokowi juga menilai Golkar sebagai partai yang sudah matang dan syarat pengalaman. Sehingga baginya, Golkar adalah partai istimewa.
Fauzi mengatakan, memang sangat benar apa yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa negara memerlukan pemimpin yang punya pengalaman dan jam terbang tinggi. Sehingga ketika dibutuhkan pemimpin tersebut sudah siap bekerja.
"Kelihatannya pak Jokowi terlihat ingin ada orang yang bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Dan Golkar punya komitmen itu. Jangan dibiasakan kebijakan putus di tengah jalan. Tapi harus ada ketersambungan atau keberlanjutan kebijakan yang positif bagi rakyat," tandas anggota Komisi V DPR RI ini.
Salah satu contoh kebijakan yang terputus itu, lanjut Fauzi, di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sekarang jadi Kemendes, zaman Menteri Pak Erman Soeparno, dulu ada kebijakan konsentrasi pembangunan KTM (Kota Terpadu Mandiri). Makin ke sini KTM ini makin tidak terdengar lagi dijalankan.
"Maaf Ini baru satu kebijakan yang hilang di satu kementerian. Dan kalau kita lihat banyak juga terjadi di kementerian lain. Ke depan hal seperti ini yang harus diantisipasi," tegasnya.
Menurutnya, harus ada ketersambungan program dan kebijakan. Sehingga pembangunan jadi tuntas dan tidak setengah-setengah.
Mengenai pernyataan Airlangga Hartanto soal pengumuman calon presiden di waktu yang tepat, menurut Fauzi, mengumumkan calon presiden 2024 bagi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) harus mempertimbangkan dinamisasi politik ke depan dan waktu yang cukup panjang.
"Dalam pandangan KIB saat ini masih belum tepat momentumnya," ujar Fauzi.
Selain itu, lanjutnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto akan berkonsultasi kepada Presiden Jokowi dalam rangka meminta masukan untuk calon presiden dan wakil presiden yang akan didukung oleh KIB.
Hal lain yang jadi pertimbangan dalam mengumumkan calon presiden, menurut Fauzi karena terkait etika politik. Anggota KIB saat ini masih menjadi bagian pemerintahan Jokowi, jadi sangat pantas bagi KIB ke depan membuka ruang masukan atau pertimbangan dari Presiden Jokowi.
Pada kesempatan itu, Fauzi juga menyampaikan rasa syukur karena acara rangkaian HUT Partai Golkar ke-58 berjalan lancar dan sukses, mulai dari jalan santai hingga acara puncak. Dan yang terpenting soal koordinasi dan pemantapan menuju Pemilu 2024 dengan menjalankan program Bimtek yang menempatkan fraksi serta komponen Golkar lainnya, sebagai ujung tombak. (OL-13)
Baca Juga: Ini Alasan Tokoh Muda Minta Ketua Fraksi Golkar MPR Dievaluasi
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
PRESIDEN Prabowo Subianto mengungkapkan tak pandang bulu untuk merealisasikan janjinya melayani rakya melalui penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani
Henry Andrew George Wairara menggugat keputusan Ketua Umum Bahlil Lahadahlia yang menggantinya dari kursi Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Daya ke Mahkamah Partai Golkar.
Menurut Deddy, saat itu pihaknya masih fokus dalam pemenangan kader-kader PDI Perjuangan di tingkat calon presiden, calon legislatif hingga calon kepala daerah.
KETUA DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan Effendi Simbolon bukan lagi menjadi kader PDIP setelah mendukung Ridwan Kamil-Suswono (Rido) pada Pilgub Jakarta.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Seharusnya PDIP bisa mencontoh PKS yang bertindak cepat ketika ada kadernya yang terkena perkara dugaan pelecehan seksual, s
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved