Satgas BLBI Pastikan Kejar Obligor yang Ganti Kewarganegaraan

SATUAN Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berkomitmen untuk mengejar pertanggungjawaban obligor maupun debitur. Upaya itu juga dipastikan tidak akan berhenti meski para penerima dana BLBI telah mengubah status kewarganegaraannya.

Demikian disampaikan Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dalam diskusi secara daring bersama awak media, Jumat (14/10). "Memang ada beberapa obligor di luar negeri. Kita sedang lihat mana yang sudah beralih kewarganegaraan. Saya sudah memiliki datanya. Dengan masing-masing yang bersangkutan itu, kita akan lakukan kerja sama dengan otoritas setempat," ujar dia.

Rionald menambahkan, Satgas akan bekerja sama dengan otoritas negara terkait untuk mendapatkan hak piutang dari dana BLBI. Meski nantinya obligor atau debitur terkait mengelak, Satgas akan mengamankan aset-aset pemilik utang yang ada di dalam negeri.

Dia meyakini hal itu dapat dilakukan. Sebab, berdasarkan catatan yang dimiliki Satgas, beberapa obligor atau debitur yang berada di luar negeri itu masih memiliki kepentingan bisnis dan aset yang besar di Indonesia.

"Kepentingan bisnis mereka di Indonesia itu masih sangat besar, itu yang utama. Sehingga misal, soal Trijono, harta kekayaan lainnya masih besar. Jadi kita segera mengamankan aset-aset tersebut, karena itu rawan dipindahtangankan. Itu yang juga kita pastikan," kata Rionald.

Pada krisis moneter 1998, Bank Indonesia menggelontorkan dana senilai Rp147,7 triliun kepada bank yang 'sakit'. Namun dalam perjalanannya, hanya segelintir bank yang mengembalikan dana bantuan tersebut.

Pemerintah kemudian membentuk Satgas dan mengumumkan dana yang akan dikejar berkisar Rp110,45 triliun dari ratusan obligor dan debitur. Namun hingga September 2022, dana yang berhasil diambil oleh Satgas baru mencapai Rp27 triliun.

Baca juga: Ferdy Sambo Sebut Harkat Martabat Keluarganya Dihancurkan Brigadir J

"Kita akan lebih agresif untuk memonitor aset-aset mereka yang di Indonesia dan bahkan sudah dipindahtangankan," terang Rionald yang juga Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu itu.

Salah satu obligor yang memiliki utang dari dana BLBI ialah Tommy Soeharto. Satgas diketahui telah berhasil mengamankan aset milik anak Presiden Soeharto itu, yakni berupa lahan seluas 120 hektare di Karawang, Jawa Barat.

Nilai dari lahan itu tercatat mencapai Rp2,4 triliun dan telah dilelang oleh pemerintah sebanyak tiga kali. Sayangnya, aset tersebut tak kunjung laku. "Tidak mudah melakukan asset dissposal pada masa saat ini," kata Rionald.

Namun dia memastikan pemerintah tetap membuka opsi-opsi lain yang dimungkinkan bila aset tersebut tak kunjung payu. Salah satu opsi diantaranya ialah memanfaatkan lahan itu untuk kepentingan negara.

"Opsi yang ada tetap kita buka dan lihat, bagaimana melakukannya dengan baik. Artinya bisa saja kita mengusahakan supaya aset itu dimanfaatkan. Termasuk dengan Texmaco, ini malah salah satu obligor yang memiliki aset yang cukup besar. Itu juga kita sedang pelajari," ungkap Rionald. (OL-4)