Usai Terpilih Sebagai Wali Kota New York, Zohran Mamdani Terancam Dicabut Kewarganegaraanya

KEMENANGAN Zohran Mamdani sebagai Wali Kota New York City kini menghadapi guncangan politik besar. Sejumlah tokoh Partai Republik di Washington, termasuk sekutu dekat Donald Trump, meluncurkan langkah hukum yang tidak lazim untuk mencabut status kewarganegaraan Amerika Serikat (AS) Mamdani dan mendeportasinya.

Langkah ini, yang dikenal sebagai proses denaturalisasi, berfokus pada penyelidikan terhadap proses naturalisasi Mamdani pada 2018. Ia dituduh menyembunyikan afiliasi ideologis dalam pengajuan kewarganegaraannya. 

Upaya tersebut dengan cepat mengubah kemenangan politik lokal menjadi pertempuran hukum dan ideologis berskala nasional, yang menantang batas penggunaan kekuasaan politik terhadap warga negara hasil naturalisasi di AS.

Baca juga : Rama Duwaji Pernah Kritik Trump dan Israel

Serangan Politik Pascakemenangan

Upaya pencabutan kewarganegaraan ini mulai menguat tidak lama setelah Mamdani memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat pada pertengahan 2025. 

Pemicunya adalah pandangan politik progresif Mamdani yang dianggap ekstrem oleh kubu konservatif, serta dukungannya terhadap kebijakan redistribusi kekayaan dan perluasan layanan publik melalui pajak tinggi bagi kalangan kaya.

Serangan tersebut dipimpin oleh dua anggota Kongres Partai Republik, Andy Ogles dari Tennessee dan Randy Fine dari Florida. 

Baca juga : Pengamat: Kemenangan Mamdani Babak Baru Kebangkitan Politik Progresif AS

Keduanya mengirim surat resmi kepada Departemen Kehakiman (DOJ) untuk meminta penyelidikan terhadap naturalisasi Mamdani, menuduhnya berbohong dalam aplikasi kewarganegaraannya.

"Kami telah mengirim surat kepada Departemen Kehakiman yang meminta penyelidikan terhadap Zohran Mamdani atas potensi memperoleh kewarganegaraan AS melalui salah pernyataan yang disengaja atau penyembunyian dukungan material untuk terorisme," kata Anggota Kongres Ogles.

Dia menambahkan, sebuah kota besar di AS berada di ambang kehancuran karena dipimpin oleh seorang komunis yang secara terbuka menganut ideologi teroris.

Pernyataan tersebut sejalan dengan komentar Donald Trump pada Juli lalu, yang menyebut Mamdani sebagai komunis murni dan mengancam akan menahan dana federal bagi New York jika ia tidak bertingkah baik.

Dasar Tuduhan dan Pembelaan

Mamdani, yang lahir di Uganda dan memperoleh kewarganegaraan AS pada 2018, dituduh mendapatkan status tersebut secara tidak sah. 

Tuduhan ini sebagian besar didasarkan pada keterlibatannya dengan organisasi Democratic Socialists of America (DSA), yakni kelompok politik sayap kiri yang sering dilabeli komunis oleh politisi konservatif, meski secara hukum bukanlah partai komunis.

Mamdani menolak keras tuduhan tersebut. "Ini omong kosong rasis," ujarnya, menegaskan bahwa langkah pencabutan kewarganegaraan ini hanyalah serangan politik terhadap dirinya.

Para ahli hukum imigrasi menilai langkah ini tidak berdasar. Jeremy McKinney, pengacara imigrasi terkemuka, menjelaskan bahwa pencabutan kewarganegaraan adalah proses ekstrem yang jarang dilakukan. 

"Denaturalisasi adalah upaya penyelesaian yang sangat jarang terjadi, dan pemerintah harus membuktikan dengan bukti yang jelas, tegas, dan meyakinkan bahwa pemohon berbohong atau melakukan pelanggaran yang material," katanya.

"Saya tidak melihat adanya bukti yang dapat dipercaya bahwa Mamdani tidak memenuhi syarat ketika mengambil sumpah, atau bahwa ada kelalaian yang signifikan," tambahnya.

Secara hukum, formulir naturalisasi AS memang menanyakan apakah pelamar pernah menjadi anggota partai komunis atau organisasi totaliter. 

Namun, DSA tidak termasuk dalam kategori itu. Sejarawan AS dari Universitas Emory, Harvey Klehr menjelaskan bahwa kaum sosialis demokratis pada umumnya menolak permusuhan komunis terhadap demokrasi perwakilan, serta penolakan terhadap keyakinan komunis mengenai kepemilikan negara atas alat-alat produksi.

Simbol Politik Baru di Tengah Tekanan Lama

Kemenangan Mamdani sebelumnya dipuji sebagai simbol perubahan politik besar di New York City, namun kini menjadi ajang uji kekuatan antara politik progresif dan konservatif di tingkat nasional.

Jika DOJ benar-benar menindaklanjuti permintaan Partai Republik, kasus ini bisa menjadi preseden berbahaya bagi warga negara naturalisasi lainnya di AS, ini menunjukkan bagaimana identitas, ideologi dan kekuasaan dapat saling bertabrakan di panggung politik Amerika modern. (CNBC/Z-1)