Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MASSA aksi dari koalisi Masyarakat Pemerhati Korupsi (KMPK) menggelar aksi di depan Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Mereka menuntut Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusut tuntas dugaan pemalsuan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan gratifikasi penggunaan private jet oleh Menteri Bappenas, Suharso Monoara.
“Dugaan kuat mengenai pemalsuaan LHKPN oleh Suharso ini penting untuk diselidiki secara mendalam, jika tidak perbuatannya ini akan berdampak pada kondisi perekonomian negara,” ujar Koordinasi Aksi, Loilatu di depan Gedung Bappenas, kemarin.
Loilatu menjelaskan, dugaan LHKPN dan gratifikasi yang dilakukan Suharso telah dibuktikan dengan meningkatnya harta kekayaan Suharso secara drastis. Menurutnya, peningkatan kekayaan yang drastis secara singkat tidak rasional dan patut dicurigai.
“Data yang dikeluarkan oleh KPK melalui situs resminya pada 2018-2019 menuliskan kekayaan Suharso meningkat lebih dari 100 persen. Ini sangat janggal dan patut dicurigai asalnya darimana,” ungkapnya.
Loilatu juga menambahkan, dalam kasus ini ia melihat terdapat tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (abuse of power). Tindakan tersebut dilakukan karena Suharso menggunakan privat jet untuk kepentingan pribadinya.
“Dugaan kasus ini sangat merusak citra serta nama baik pejabat negara, maka kami mendesak BPK dan KPK mengusut tuntas. Kami juga menuntut Presiden Jokowi untuk segera memecat Suharo dari Menteri Bappenas,” tutupnya.
Berdasarkan situs resmi yang dikeluarkan KPK, LHKPN milik Suharso pada 2018 berjumlah RP84 juta. Namun, setahun kemudian pada 2019 harta kekayaan Suharso meningkat tinggi mencapai Rp59 miliar dan jumlah tersebut menjadi pertanyaan masyarakat. (OL-13)
Pelaporan LHKPN adalah wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara
Deddy diketahui telah menekuni dunia sulap sejak kecil. Kerja kerasnya membuat Deddy ditawari kontrak oleh International Hotel untuk menunjukkan kemampuan sulapnya saat usianya 18 tahun.
Sebanyak 16 aset tanah dan bangunan Deddy ada di Tangerang. Tiga sisanya berada di Medan.
SEBANYAK 11.114 pejabat negara diketahui belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per 9 Mei 2025 pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mobil Mercedes Benz itu disita karena diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Kendaraan itu hingga kini belum dibawa ke Jakarta.
Tessa mengatakan hukuman untuk pejabat yang tidak mengisi LHKPN dengan benar diserahkan kepada pimpinan instansinya masing-masing.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil istri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Agustina Hastarini.
Penyidik mendalami bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kesetjenan MPR RI, bagaimana pembayarannya, serta permintaan komitmen fee-nya.
“Penyidik menggali terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pada saat tempus (waktu) penerimaan gratifikasi tersebut terjadi,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo.
Penyidik masih menghitung total gratifikasi yang diterima oleh tersangka. Sementara, pihak berperkara itu mengantongi belasan miliar rupiah.
Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mendesak negara untuk merampas sebanyak-banyaknya aset milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
KPK mengungkapkan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Mudyat Noor, diperiksa penyidik soal tambang batu bara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved