Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KASUS dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi perhatian publik saat ini, karena Lukas Enembe masih mangkir dari pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tokoh muda Papua Steve Mara mengatakan jangan sampai karena kasus korupsi yang diduga melibatkan Gubernur Lukas Enembe menjadikan Papua terstigma negatif.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Pertahanan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Steve Mara dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/9/2022).
Steve Mara mengatakan pihaknya mendukung penuh yang dilakukan oleh KPK karena merupakan tindakan benar yang dilakukan KPK selaku penegak hukum.
"Sejak tahun 2001 hingga 2022 pemerintah pusat sudah cukup banyak memberikan anggaran untuk membangun Papua, yang sebenarnya sudah cukup untuk membangun Papua agar menjadi lebih baik. Namun dalam kenyataannya, hari ini kita lihat bahwa Papua berada di level paling bawah dengan angka kemiskinan yang tingginya serta banyak yang kurang sejahtera," ujar Steve.
Menurut Ketua Bidang Pertahanan DPP KNPI itu, dengan ditetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka adalah langkah tepat yang dapat membuka celah untuk mengaudit dana Otsus sehingga lebih transparan. "Masyarakat tidak sejahtera karena kesalahan para pejabat Papua sendiri," ungkap lulusan Master Unhan ini.
Baca Juga: Eks Panglima OPM Tunggu Ketegasan Penegak Hukum Terkait Lukas Enembe
Pihaknya berharap KPK bekerja secara profesional dan transparan kepada publik sehingga masyarakat Papua mengerti alasan bahwa selama ini tidak sejahtera. "Kuasa hukum Lukas Enembe harus bekerja secara profesional dan tidak melakukan politisasi, tidak perlu membawa nama lain dalam kasus ini karena kasus ini termasuk kasus hukum yaitu gratifikasi," ucapnya.
Steve menambahkan Lukas Enembe saat ini masih tersangka belum menjadi terdakwa, yang artinya masih panjang proses hukum berjalan sehingga masyarakat perlu mengawal KPK untuk melakukan prosesnya. "Masyarakat Papua tidak boleh terprovokasi oleh isu kriminalisasi karena kasus ini murni hukum yang disertai bukti dari KPK maupun PPATK," tegas tokoh muda Papua.
Steve Mara mengajak masyarakat Papua, mendukung proses hukum negara yang berlaku, Indonesia adalah negara hukum semua harus taat hukum. "Pihaknya yakin semua yang terlibat akan terungkap dan harus di proses hukum dan masyarakat Indonesia tidak boleh menggeneralisasikan kasus Lukas Enembe kepada seluruh orang Papua, karena masyarakat Papua mempunyai integritas dan mempunyai peran untuk membangun Papua," tutup Steve. (OL-13)
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
Tiga isu yang sangat mendesak didiskusikan secara serius yakni demokrasi, perubahan iklim, dan keterwakilan perempuan.
Project Director TOYP 2023 Istia Sofyania mengatakan, penghargaan itu bukan hanya tentang pengakuan atas pencapaian, tetapi juga tentang menginspirasi orang lain.
Untuk simulasi tokoh muda, dari simulasi tujuh nama sebagai kandidat cagub DKI Jakarta, Gibran Rakabuming Raka (32,0%) menduduki di urutan pertama.
Makrab menjalin silaturahim untuk saling memaafkan, menjaga kerukunan dan kebersamaan. Serta memberikan masukan dan saran untuk lingkungan seperti kebersihan.
Amat disayangkan jika penegakan hukum pemberantasan korupsi dilakukan berdasarkan pesanan politik oleh pihak tertentu.
MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendorong potensi generasi muda yang produktif untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor UMKM dalam menumbuhkan ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved