Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KOALISI Kaum Muda Untuk Demokrasi dan Perubahan Iklim mendorong tiga isu penting menjelang Pemilu 2024.
"Tiga isu penting yang perlu disikapi yakni demokrasi, perubahan iklim, dan keterwakilan perempuan," kata Ketua Umum PP Sarekat Demokrasi Indonesia M Andrean Saefudin dalam focus group discussion (FGD), di Jakarta, Jumat (17/11).
Baca juga: CSIS: 114 Juta Generasi Muda akan Jadi Pemilih di Pemilu 2024
Dia menjelaskan tiga isu sangat mendesak untuk didiskusikan secara serius mengingat komitmen terhadap masa depan demokrasi dan juga perubahan iklim sangat penting dan perlu disuarakan.
"Utamanya kaum muda yang hari ini menjadi penentu dan mendominasi pada Pemilu 2024," ujarnya.
Dia mengatakan para generasi muda (milennial dan gen Z) masih minim diberikan ruang dan diberdayakan secara bermakna oleh para pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Dia menjelaskan saat ini Indonesia mengalami kemunduran dalam demokrasi. Berdasarkan riset yang dikeluarkan Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia meraih skor 6,71 pada 2022.
Skor tersebut sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021. Meski nilai indeks tetap, ranking Indonesia di tingkat global menurun dari 52 menjadi 54.
Baca juga: Antisipasi Perubahan Pola Partisipasi Politik Pemilih Muda
Dia melanjutkan komitmen capres cawapres juga cukup minim terhadap perubahan iklim. Visi dan misi yang ditawarkan tiga kandidat belum sepenuhnya mengakomodasi pentingnya isu perubahan iklim.
"Bahkan komitmen partai politik juga dipertanyakan, tidak mendorong wakil-wakilnya baik di Senayan maupun di pemerintahan untuk menjadikan keadilan iklim sebagai isu utama menjelang Pemilu," tegasnya.
Andrean juga berharap penyelenggara dan peserta Pemilu 2024 serta aparat penegak hukum bisa berlaku adil dan menjunjung tinggi profesionalisme untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan berintegritas.
Baca juga: Urgensi dan Limitasi Suara Anak Muda di Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa (14/11) menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Peserta Pilpres 2024 terdiri atas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024. (RO/S-2)
Project Director TOYP 2023 Istia Sofyania mengatakan, penghargaan itu bukan hanya tentang pengakuan atas pencapaian, tetapi juga tentang menginspirasi orang lain.
Untuk simulasi tokoh muda, dari simulasi tujuh nama sebagai kandidat cagub DKI Jakarta, Gibran Rakabuming Raka (32,0%) menduduki di urutan pertama.
Makrab menjalin silaturahim untuk saling memaafkan, menjaga kerukunan dan kebersamaan. Serta memberikan masukan dan saran untuk lingkungan seperti kebersihan.
Amat disayangkan jika penegakan hukum pemberantasan korupsi dilakukan berdasarkan pesanan politik oleh pihak tertentu.
Sebanyak 12 tokoh inspiratif dipilih dari beragam profesi yang dianggap sejalan dengan nilai Guardian untuk memberikan inspirasi bagi kehidupan masyarakat maupun komunitasnya.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved