Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendorong potensi generasi muda yang produktif untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Tanah Air dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Momentum untuk mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor UMKM harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, yang merupakan bagian dari upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/4).
Pada 2023 Pemerintah memperkirakan dari total jumlah penduduk mencapai 280 juta di Indonesia, 66,3 juta di antaranya didominasi pemuda/pemudi usia 15-30 tahun.
Baca juga : Media Indonesia Gandeng Kemenkop UKM dalam Festival Ramadan 1444 H
Sementara itu, pada 2024 Pemerintah menargetkan 4,4 juta lapangan kerja baru melalui pengembangan sektor UMKM yang berpotensi melibatkan generasi muda di era digitalisasi ini.
Hingga akhir 2022, unit UMKM yang sudah terdigitalisasi atau on boarding di platform e-commerce tercatat sekitar 20 juta dari target sebesar 30 juta UMKM sampai awal 2024.
Menurut Lestari, sejumlah upaya inovasi, adaptasi dan kolaborasi harus dilakukan agar sektor UMKM dapat survive, tumbuh dan berkembang untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Kelompok generasi muda, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, merupakan lapisan masyarakat yang potensial untuk dilibatkan dalam berbagai upaya adaptasi dan inovasi di sejumlah sektor termasuk pada sektor UMKM.
Apalagi, tegas Rerie, generasi muda sejak lahir sudah hidup di atmosfer digital yang sangat mewarnai perjalanan keseharian saat ini.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sangat berharap pengenalan sejak dini terkait kewirausahaan kepada para peserta didik di lembaga-lembaga pendidikan baik formal mau pun informal, harus dilakukan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat kolaborasi dari para pemangku kepentingan sangat diharapkan dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor UMKM yang berkelanjutan di Tanah Air.
Sehingga, tegas Rerie, dibutuhkan konsistensi dukungan dan upaya yang terukur dari Pemerintah dalam mencetak para enterpreneur muda yang kelak mampu menciptakan lapangan kerja di masa datang, melalui UMKM yang mereka kelola. (RO/Z-4)
Kemenko PM kembali menggelar Festival Jejak Jajanan Nusantara 2026 pada 6–8 Maret di GBK Senayan, Jakarta.
mendukung gagasan agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dikembangkan dan dikuatkan untuk menghidupkan perekonomian rakyat yang riil.
Konsisten memperkuat pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan kinerja positif melalui pertumbuhan kredit yang solid.
PULUHAN pelaku usaha kecil mengikuti pelatihan pembuatan produk inovatif dalam Program Desa EMAS (Ekonomi Maju & Sejahtera) 2026 di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
BGN menegaskan dapur SPPG Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh bergantung pada sedikit supplier. UMKM, petani, peternak, dan nelayan lokal wajib dilibatkan sebagai pemasok.
Seluruh tenant UMKM bersama penyelenggara memastikan kualitas serta higienitas makanan dan minuman melalui pengawasan berkala.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved