Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
SEBUAH tayangan video memperlihatkan nasi cadong atau jatah makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat.
Dalam video yang diunggah akun Instagram @jadetabek.info, terlihat beberapa wadah tempat makan untuk para narapidana hanya terisi oleh satu porsi nasi tanpa lauk dan sayur.
"Saya cukup tersiksa dengan kondisi cadong di sini, hampir setiap hari cadong yang saya dan teman-teman terima cuma nasi putih aja, paling cuma satu atau dua ompreng yang isinya lengkap, tapi selebihnya nasi gak ada lauk pauk dan sayur," demikian keterangan tertulis dalam postingan @jadetabek.info, dikutip pada Selasa (20/9).
Berdasarkan keterangan unggahan tersebut juga ditulis untuk mendapatkan lauk dan sayur, para narapidana harus membeli di koperasi lapas sekitar harga Rp20.000 hingga Rp30.000.
Kepala Lapas Kelas IIA Salemba Yosafat Rizanto menanggapi adanya informasi tersebut. Ia menjelaskan pembagian makanan di Lapas Kelas IIA Salemba telah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Selain itu, nasi cadong yang diberikan Lapas Kelas IIA Salemba kepada narapidana telah mendapatkan sertifikasi higienis dari Dinas Kesehatan terkait.
Baca juga: Presiden Belum Terima Rekomendasi Pengganti Anies Baswedan
Yosafat mengatakan memang dalam pembagiannya, nasi tidak disatukan dengan lauk.
"Jadi lauknya tidak disatukan dengan nasi. Kenapa dipisahkan antara nasi dan lauk? Supaya tidak menyatu pada saat pendistribusian. Karena kadang-kadang mereka (narapidana) makannya tidak berbarengan, ada yang langsung makan, ada yang buat siang atau ada yang nanti dikumpulkan dulu biar makan sekalian, jadi biar tidak basi," kata Yosafat di Lapas Kelas IIA Salemba, Selasa (20/9).
Ia menjelaskan dalam pembuatan pembuatan nasi cadong mulanya dimasak oleh dapur milik Lapas dengan mempertimbangkan jumlah makanan meliputi nasi, lauk, dan sayurannya.
Kemudian, wadah antara nasi dan lauk dipisahkan, lalu dimasukkan ke dalam gerobak untuk diantarkan ke sejumlah blok sesuai dengan jumlah narapidana pada masing-masing blok.
"Dari pendistribusian ke blok, nanti diantar oleh petugas blok atau petugas dapur. Sampai di blok, kami panggil pengurus-pengurus blok yang merupakan narapidana untuk didistribusikan ke kamar-kamarnya. Di blok, makanan dilakukan pengecekan makanannya layak atau tidak," ucap Yosafat.
"Setelah makanannya diantar ke kamar, narapidana biasanya memindahkan makanan ke piring masing-masing, karena tempat makannya buat dipakai persiapan makan siang, karena kami harus cuci supaya bersih lagi," sambungnya.
Yosafat mengungkapkan, setelah mendapatkan makanan, para narapidana diminta untuk tanda tangan sebagai bukti bahwa telah menerima nasi cadong.
Adapun pemberian makan untuk narapidana telah diatur dalam Pasal 14 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan yang berisi setiap narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.(OL-4)
RENCANA Presiden Prabowo Subianto untuk membangun lembaga pemasyarakatan (LP) baru dinilai bakal menjawab persoalan overkapasitas warga binaan.
Komnas HAM mencatat bahwa institusi Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan dalam dugaan praktik penyiksaan sepanjang periode 2020 hingga 2024.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto diminta tanggung jawab karena gagal mengelola lembaga pemasyarakatan (lapas).
RK Nyepi diterima oleh 1.629 narapidana beragama Hindu dan PMP kepada 12 anak binaan
Nicholay Aprilindo, mengungkapkan Lembaga Pemasyarakatan (LP) masih menjadi salah satu tempat yang sering terjadi praktik pelanggaran HAM.
SEBANYAK 300 narapidana Rutan Salemba, Jakarta Pusat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) lain di Jawa Barat dan Banten pada Selasa (25/3) malam.
Ia menilai jammer akan menyempitkan ruang gerak komunikasi dari dalam lapas. Khususnya komunikasi untuk mengendalikan peredaran narkotika.
Apabila terbukti ada keterlibatan narapidana Riau dalam peredaran narkoba, sanksi yang akan diberikan antara lain pencabutan hak-hak bersyarat seperti Remisi dan Pembebasan Bersyarat.
Pertemuan antara Bupati OKU Timur dengan Menko Kumham Imipas mengangkat dua isu penting, yakni permohonan layanan paspor di wilayah OKU Timur dan percepatan pembangunan lapas baru.
KERUSUHAN terjadi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan. Kini dilaporkan kondisinya sudah kondusif
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved