Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PERWAKILAN pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan undangan Muktamar ke-48 pada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/9). Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan Muktamar akan digelar di Surakarta, Sabtu (19/9). Presiden diharapkan dapat hadir membuka agenda tersebut.
"Alhamdulillah, presiden menyambut baik dan insya Allah pun akan hadir dan membuka Muktamar," ujarnya.
Penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah, terang Haedar, sempat tertunda selama dua tahun karena adanya pandemi covid-19. Pada tahun ini, Muktamar kembali digelar secara tatap muka. Adapun agendanya antara lain membahas program, pemilihan pimpinan, dan isu-isu strategis lainnya.
Haedar memperkirakan Muktamar tahun ini akan dihadiri sekitar 7.000 peserta baik dari Muhammadiyah maupun Aisyiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Selain itu, ia mengatakan warga Muhammadiyah juga akan hadir.
"Semuanya mengikuti protokol kesehatan," ucapnya.
Baca juga: 42 ribu peserta Ramaikan Jalan Sehat Muhammadiyah dan Aisyiyah Kabupaten Tegal
Pada Muktamar nanti, Haedar menjelaskan Muhammadiyah akan memformulasikan lebih lengkap tentang kegiatan yang sudah dilakukan antara lain mewujudkan Islam yang damai, menyatukan, membangun keadilan, membawa kesatuan, serta kemajuan seluruh elemen bangsa.
"Kami menyampaikan meskipun ada pandemi, Muhammadiyah tidak berhenti untuk membangun Negeri. Bahkan Tiada hari tanpa peresmian gedung-gedung, sekolah, rumah sakit, gedung dakwah, dan pusat-pusat kegiatan di bawah. Bahkan kami sekarang memobilisasi potensi ekonomi, dan amal usaha Muhammadiyah," paparnya.
Disampaikan Haedar, pada kesempatan itu presiden memberi apresiasi tinggi pada Muhammadiyah yang menjadi kekuatan dan soko kemajuan bangsa.(OL-5)
Hasil Survei PSKP UAD 2026: 44% anak muda ingat Muhammadiyah karena sekolah berkualitas. Gen Z kagumi logika beragama yang modern dan rasional. Cek datanya!
Abdul Mu'ti mengimbau masyarakat untuk tidak menjadikan disparitas pandangan sebagai sumber konflik, melainkan sebagai arena berlomba dalam kebaikan.
KETUA PP Muhammadiyah sekaligus pengamat pendidikan dan sosial, Anwar Abbas, mengatakan bahwa proses belajar-mengajar memang sebaiknya dilaksanakan secara tatap muka.
Salah satu hal yang paling mendesak untuk ditinjau ulang ialah penggunaan diksi dalam teks akad.
Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir minta masyarakat tak persoalkan perbedaan Idul fitri 1447 H. Ia dorong kalender global tunggal sebagai solusi masa depan.
Dalam khutbah Idulfitri 1447 H di UMY, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan ibadah Ramadan harus melahirkan perubahan perilaku nyata.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved