Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
SUHARSO Monoarfa menolak pergantian Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sikap tersebut dinilai karena dihasut sejumlah oknum.
"Kenapa beliau menolak karena seperti itu terus. Sejumlah orang mengawal gitu kan, memanas-manasi, orang-orang itu yang lebih bersemangat," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Anggota Komisi III DPR itu menyampaikan oknum tersebut ada yang duduk di kepengurusan partai. Mereka disebut mendapat keistimewaan di PPP.
"Ada beberapa pengurus, tapi tidak semua pengurus itu misalnya anggota DPR RI, ada anggota DPRD, kan ada yang dapat previlage-previlage selama ini, gitu loh," ungkap dia.
Baca juga: Dilengserkan gara-gara 'Amplop Kiai', Suharso Menolak
Wakil Ketua MPR itu meyakini Suharso tak menolak keputusan tersebut. Persoalan pergantian tersebut bisa diselesaikan dengan baik. "Saya kira kita akan bisa menyelesaikan persoalan dengan baik," sebut dia.
Dia menyampaikan permasalahan ini akan selesai saat pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP Muhammad Mardiono bertemu dengan Suharso. Sebab, kedua tokoh itu memiliki hubungan baik selama ini.
"Ini dua orang sahabat. Kemarin kan saya bilang, misalnya Pak Suharso Ketua Umum kemudian menunjuk Pak Mardiono sebagai koordinator di KIB," ujar dia. (OL-4)
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
MENTERI PPN/ Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pemerintahan tengah mendorong swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap 2.
Indonesia siap membangun kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara di Kawasan Pasifik. Salah satunya adalah Solomon Islands.
Di sela-sela pertemuan High Level Forum on Multistakeholder Partnership (HLF MSP), tercapai kesepakatan pembelian pesawat N-219 buatan Indonesia untuk digunakan di Kongo.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan sejumlah program hasil terbaik cepat (PHTC) yang telah disetujui oleh presiden terpilih Prabowo Subianto bisa dieksekusi pada 2025
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai pelaksanaan program yang kurang tepat tak semata kesalahan dari satu pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved