Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Kejagung Terima Surat Penetapan 6 Tersangka Obstruction of Justice Kasus Brigadir J

Tri Subarkah
01/9/2022 20:40
Kejagung Terima Surat Penetapan 6 Tersangka Obstruction of Justice Kasus Brigadir J
Tersangka Ferdy Sambo tiba di rumah dinasnya yang menjadi TKP pembunuhan Brigadir J.(Antara)

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menerima enam surat pemberitahuan penetapan tersangka (SPPT) kasus menghalangi penyidikan (obstruction of justice) pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan bahwa SPDT itu diterima dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Adapun keenam SPDT atas nama tersangka dengan inisial ARA, CP, BW, HK, AN dan IW.

Sejumlah inisial tersebut merujuk nama AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria dan AKP Irfan Widyanto.

Baca juga: 6 Anggota Polri Tersangka Obstruction of Justice Kasus Pembunuhan Brigadir J

Menurut Ketut, surat penetapan tersangka Arif, Chuck dan Baiquni teregister pada 24 Agustus 2022 dan diterima JAM-Pidum pada 26 Agustus 2022. Sementara itu, surat penetapan tersangka Hendra, Agus dan Irfan tergister 31 Agustus 2022, lalu diterima kejaksaan pada Kamis (1/9) ini.

Keenam tersangka terkait dalam tindakan yang berakibat pada terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Serta, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Baca juga: Pengacara Bandingkan kondisi PC dengan Nasib Ibu Brigadir J

Adapun perbuatan itu diancam dalam Pasal 49 jo Pasal 33 dan atau Pasal 48 Ayat (1) jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, mereka juga terlibat dalam tindakan menghalangi, menghilangkan bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 Ayat (1) ke-2 dan 233 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa para tersangka berperan dalam merusak barang bukti. Itu berupa telepon seluler, rekaman CCTV dan menambahkan barang bukti di tempat kejadian perkara.(OL-11)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya