Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI III meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk bisa membongkar aliran mafia judi online di Tanah Air. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Supriansa saat Rapat Kerja (Raker) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, dan Pembahasan Hapsem BPK semester 1 dan 2 tahun 2021 antara Komisi III dengan PPATK, KPK, Kejaksaan, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
"Kita dorong PPATK bongkar mafia judi dan mafia lainnya," ungkap Supriansia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/8).
Supriansa melanjutkan, untuk mendukung rencana tersebut, Komisi III mewacanakan adanya penambahan anggaran bagi PPATK. Mengingat pengusutan aliran dana mafia judi dianggap merupakan pekerjaan ekstra bagi PPATK.
"Karena kinerjanya bertambah tentu kita akan support di sisi anggaran," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut Supriansa juga menyebut bahwa PPATK bisa melibatkan stakholder terkait untuk mempercepat pengusustan aliran dana mafia judi online. Komisi III menginginkan aliran anggaran dana judi online yang melibatkan mafia dapat diungkapk ke publik.
Baca juga: Survei: 54,9% Setuju Irjen Ferdy Sambo Dihukum Mati
"Kita mencari aliran-aliran anggaran darimana kemana semua mafia-mafia yang telah dibongkar aparat penegak hukum kita," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan bahwa selama 2021 PPATK telah melakukan penyerapan anggaran sebesar 98,24% dengan total pagu Rp 181,7 miliar. Ivan juga menuturkan pihaknya siap membantu stakeholder aparat penegak hukum untuk mengusut aliran dana mafia perjudian.
"Hampir tiap kasus yang terjadi kita setiap hari ruti melakukan komunikasi. Jadi tidak pernah tidak. Kita selalu kolaborasi dan dari situ semakin memeprkuat bangunan khusus sesuai tugas kami untuk follow the money," ungkapnya. (OL-4)
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan apresiasi kepada GoPay, layanan dompet digital di bawah GoTo Financial dan GoTo Group, atas kontribusinya memerangi judol.
Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) mencatat penurunan signifikan dalam aktivitas judi online (judol) di Indonesia sepanjang 2025.
Perputaran dana judi online (judol) di Indonesia menunjukkan tren penurunan sepanjang 2025.
Seluruh pihak yang diamankan kini tengah menjalani pemeriksaan intensif.
Pelaku kejahatan siber menyuntikkan tautan tersembunyi di situs web terpercaya untuk memanipulasi peringkat pencarian, sering kali menautkan ke konten ilegal seperti pornografi atau judi.
Sejumlah oknum aparat di Polda Sumut, Polresta Deliserdang dan Polres Sergai diduga menerima setoran rutin mingguan dan bulanan.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan judi online (judol) yang digencarkan pemerintah pusat.
Pentingnya penerapan prinsip pengenalan nasabah yang mendalam.
Bareskrim serahkan aset judi online ke Kejagung, Pemberantasan judi online di Indonesia 2026, Update kasus judi online Bareskrim Polri.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan jumlah rekening yang terindikasi terkait judi online (judol) terus melonjak.
Dalam pengungkapan judi online, diketahui bahwa para pelaku tidak hanya menggunakan handphone milik pribadinya. Namun bisa juga menggunakan gadget di tempat perjudian.
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved