Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR menggelar rapat paripurna. Kegiatan tersebut diwarnai teriakan dukungan calon presiden (capres). Setidaknya ada tiga fraksi yang menyampaikan dukungan capres. Pertama kali dilakukan Fraksi PDI Perjuangan yang berharap Ketua DPR Puan Maharani menjadi presiden selanjutnya.
"Izin Bu Ketua belum menyapa tadi, saya tidak tahu karena keasyikan pidato," kata juru bicara (jubir) Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022.
Selanjutnya, giliran Fraksi Golkar yang menyampaikan dukungan terhadap Airlangga Hartarto menjadi presiden. Hal itu disampaikan jubir Fraksi Golkar Dave Laksono usai menyampaikan pandangan fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2023.
Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Airlangga Presiden," kata Dave.
Baca juga: Kejagung akan Sita Helikopter Milik Surya Darmadi
Fraksi Demokrat tak mau kalah menyebut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi presiden selanjutnya. Jubir Fraksi Demokrat Irwan membumbui dukungan tersebut dengan penolakan penaikan bahan bakar minyak (BBM).
"Demokrat bersama rakyat, rakyat sedang susah, tolak kenaikan harga BBM, AHY presiden," ujar Irwan.
Adapun agenda rapat paripurna kali ini yaitu berkaitan dengan APBN. Rapat diawali dengan agenda tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2021.
Kemudian dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya. Semua fraksi menyepakati penyusunan Rancangan APBN 2023 dilanjutkan.(OL-4)
KOMISI IX DPR RI menyoroti pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved