Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS pembunuhan Brigadir J yang menjerat Irjen Ferdy Sambo dan melibatkan puluhan polisi, mulai dari tingkatan rendah sampai jenderal diharapkan bisa dijadikan momentum bersih-bersih institusi Polri.
Demikian disampaikan Panglima Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (22/8).
"Institusi kepolisian harus diselamatkan dari oknum yang membuat kerusakan termasuk terlibat membekingi berbagai bisnis haram yang ada republik ini,” ujarnya.
Habib Umar menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit sudah melakukan tindakan yang tepat dalam menangani kasus Ferdy Sambo. Ditambah, kata dia, perintah untuk memberangus perjudian dan narkoba termasuk para pembekingnya.
"Gebrakan Kapolri sangat bagus, judi online dan peredaran narkoba di berbagai daerah berhasil digerebek dan pemiliknya ditangkap, semoga gebrakan ini bisa dijadikan sebagai pola kerja rutinitas kepolisian,” paparnya.
Disisi lain, Habib Umar berpendapat pembubaran Satgassus Merah Putih yang dilakukan oleh Kapolri merupakan bagian daripada reformasi internal. Namun ia mendesak agar Kapolri membuat surat resmi pembubaran Satgassus yang pernah diketuai oleh Ferdy Sambo itu.
"Publik meminta Kapolri membuat surat resmi atau semacam surat keputusan yang menyatakan pembubaran Satgasus Merah Putih. Selama ini masih dalam ucapan,” pinta Habib Umar.
Habib Umar menambahkan reformasi Polri secara eksternal sudah dapat diukur dengan kinerja polisi selama ini.
“Tapi bagaimana dengan reformasi internal seperti budaya Korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penanganan kasus, pengembangan lembaga terkait dengan SDM dan lain sebagainya?” tanya Habib. (OL-13)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
FPIR mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertujuan memecah belah solidaritas antarlembaga keamanan
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Boni mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membentuk posko pengaduan khusus bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus ini.
Korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dan perawatan medis terbaik dari negara.
Kesadaran hukum yang tinggi di tengah masyarakat secara otomatis akan memperkuat kredibilitas Polri dalam menjalankan fungsinya.
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus, di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026)
MABES Polri bersama Jurnalis Trunojoyo menyalurkan santunan kepada 100 anak yatim piatu dan kaum dhuafa di Masjid Al Ikhlas, Joglo, Jakarta Barat, Rabu (11/3).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved