Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS pembunuhan Brigadir J yang menjerat Irjen Ferdy Sambo dan melibatkan puluhan polisi, mulai dari tingkatan rendah sampai jenderal diharapkan bisa dijadikan momentum bersih-bersih institusi Polri.
Demikian disampaikan Panglima Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (22/8).
"Institusi kepolisian harus diselamatkan dari oknum yang membuat kerusakan termasuk terlibat membekingi berbagai bisnis haram yang ada republik ini,” ujarnya.
Habib Umar menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit sudah melakukan tindakan yang tepat dalam menangani kasus Ferdy Sambo. Ditambah, kata dia, perintah untuk memberangus perjudian dan narkoba termasuk para pembekingnya.
"Gebrakan Kapolri sangat bagus, judi online dan peredaran narkoba di berbagai daerah berhasil digerebek dan pemiliknya ditangkap, semoga gebrakan ini bisa dijadikan sebagai pola kerja rutinitas kepolisian,” paparnya.
Disisi lain, Habib Umar berpendapat pembubaran Satgassus Merah Putih yang dilakukan oleh Kapolri merupakan bagian daripada reformasi internal. Namun ia mendesak agar Kapolri membuat surat resmi pembubaran Satgassus yang pernah diketuai oleh Ferdy Sambo itu.
"Publik meminta Kapolri membuat surat resmi atau semacam surat keputusan yang menyatakan pembubaran Satgasus Merah Putih. Selama ini masih dalam ucapan,” pinta Habib Umar.
Habib Umar menambahkan reformasi Polri secara eksternal sudah dapat diukur dengan kinerja polisi selama ini.
“Tapi bagaimana dengan reformasi internal seperti budaya Korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penanganan kasus, pengembangan lembaga terkait dengan SDM dan lain sebagainya?” tanya Habib. (OL-13)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved