Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIK Duta Palma Group Surya Darmadi mengakui hanya memiliki aset sebesar Rp5 triliun. Itu merupakan aset terkait perkebunan kelapa sawit yang dimiliki Surya di Indragiri Hulu, Riau.
Klaim tersebut disampaikan Surya melalui kuasa hukumnya, yakni Juniver Girsang. Menurut Juniver, kliennya sangat ingin mendengar penjelasan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung, yang menilai Surya telah merugikan negara sebesar Rp78 triliun.
Baca juga: Kurang dari Empat Jam Diperiksa Kejagung, Surya Darmadi Dilarikan ke RS
"Aset dia yang ada di lokasi itu maksimal Rp5 triliun. Sementara, kerugian dikatakan sampai Rp78 triliun. Itu yang dia kaget, hitungannya bagaimana," ungkap Juniver di Kompleks Kejagung, Kamis (18/8).
Angka Rp78 triliun pertama kali diungkap oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Senin (1/8) lalu. Tepatnya, saat mengumumkan Surya sebagai tersangka. Menurut Jaksa Agung, angka tersebut merupakan estimasi dari kerugian keuangan dan perekonomian.
Baca juga: KPK Berpeluang Seret Pihak Lain dari Kasus Surya Darmadi
Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi sempat mengatakan bahwa kerugian keuangan dari perkara Surya hanya sekitar Rp10 triliun. Adapun porsi terbesar berasal dari kerugian perekonomian nasional.
Terpisah, JAM-Pidsus Febrie Adriansyah berharap Surya segera menyerahkan asetnya secara sukarela. Ini termasuk aset yang berada di luar negeri. "Kita harapkan keterbukaan dia (Surya)," tandas Febrie.(OL-11)
RUU ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan aset negara (asset recovery) sebagai bagian penting dari keadilan substantif.
Nicke yang menjabat sebagai dirut Pertamina periode 2018-2024 menjawab, perjanjian itu terkait penyewaan terminal BBM.
KPK akan mendalami hal tersebut karena Muzakki Cholis diduga menjadi perantara yang menghubungkan inisiatif dari biro haji khusus mengenai pengajuan kuota haji tambahan.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
KPK telah memiliki identitas yang diduga menjadi otak penghilangan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 di kantor Maktour Travel.
Umar Said menekankan, tidak ada undangan dari Dimas. Umar Said juga membenarkan saat dikonfirmasi para peserta membayar masing-masing untuk main golf tersebut.
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
ADA dilema kelembagaan bank tanah dalam mewujudkan keadilan sosial agraria di tengah gencarnya arus investasi.
Transformasi digital di sektor perkebunan nasional mendapat dorongan baru melalui kolaborasi antara Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, dan Fakultas Vokasi USU.
Upaya tegas pemerintah dalam memberantas mafia sawit dan menata ulang tata kelola sumber daya alam (SDA) dinilai sebagai langkah strategis dan berani.
PEMERINTAH menggelontorkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun atau hampir Rp10 triliun untuk mencapai hilirisasi sektor perkebunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved