Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
KETUA Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut saat ini statusnya sama dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Mereka sama-sama berstatus calon presiden (capres).
"Per hari ini sama-sama capresnya, sama-sama capresnya," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Wakil Ketua DPR itu menyampaikan penentuan siapa yang akan mengisi posisi capres dan calon wakil presiden (cawapres) dibahas lebih lanjut bersama Prabowo. Kedua tokoh itu diberikan mandat untuk menentukan sosok yang mengisi posisi capres dan cawapres.
"Itu kesimpulannya masih dalam proses, Prabowo sama saya punya tugas di koalisi untuk berbicara lebih lanjut," ungkap dia.
Baca juga:
Selain itu, dia menyampaikan pembahasan sosok capres dan cawapres menunggu penambahan Kekuatan koalisi. PKB ingin anggota baru koalisi diajak membicarakan sosok yang akan diusung.
"(Pembahasan capres dan cawapres) menunggu gabung koalisi," sebut dia.
Alasan itu dibuat karena ingin melibatkan anggota baru koalisi tersebut dalam perundingan. Termasuk meminta pandangan terkait pencapresan.
"Kalau sudah bertambah kita ajak diskusi," ujar dia. (OL-4)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved