Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS penyuapan pajak yang menyeret dua penerima kuasa khusus wajib pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP) Aulia Imran Magribi (terdakwa I) dan Ryan Ahmad Ronas (terdakwa II) telah memasuki sidang pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (2/3).
Ryan Ahmad Ronas menyampaikan pledoi di depan majelis hakim bahwa kesaksian Yulmanizar selaku tim pemeriksa pajak dipersangkakan palsu, berdiri sendiri dan tidak didukung bukti-bukti lain, sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk memidana dirinya.
Hal itu disampaikan oleh Tim penasehat Ryan Ahmad Monas, Dr Timbo Mangaranap Sirait, SH dalam keterangan tertulis, kemarin.
Semua saksi Pemeriksa Pajak tidak ada satu pun yang mengatakan Ryan Ahmad Ronas menyuap. Bahkan kata saksi-saksi tersebut tidak mengenal dan tidak pernah bertemu Ryan Ahmad Ronas.
Sementara saksi Iwan Kurniawan yang mengantar uang Rp15 miliar atas inisiatip tunggal Lim Poh Ching, Direktur PT Gunung Madu Plantations untuk diserahkan ke Lee Weng Tien mengatakan tidak ada perintah dari Lim Poh Ching memberikan uang ke Ryan Ahmad Ronas. "Saksi dari PT GMP mengatakan tidak mengenal Ryan Ahmad Ronas," sebut Timbo.
Sebelum sidang pembacaan pledoi, tim penasehat hukum Ryan Ahmad Ronas telah mengajukan Nota Pembelaan di Pengadilan Tipikor yang isinya adalah keberatan dengan seluruh dakwaan dan tuntutan dari JPU KPK.
"Menurut kami tidak memenuhi scientific crime. Alasannya Tempus Delicti dari perkara dalam dakwaan maupun tuntutan sudah ditetapkan JPU antara tahun 2017 sampai dengan 2018. Namun kenapa peristiwa-peristiwa tahun 2010-2015 yang tidak berkaitan dengan kasus dimasukkan menjadi bukti-bukti dan bagian dari uraian dari dakwaan dan tuntutan," terang Timbo.
Disebutkan Ryan Ahmad Ronas adalah konsultan pajak untuk Foresight Consulting. Pada 2010 ada peristiwa perjanjian perdata antara Foresight Consulting dengan PT Gunung Madu Plantations. Kemudian 2013
upaya administrasi di KPP Wajib Pajak Besar 2, dan 2014 upaya keberatan ke Kanwil Pajak, dan 2015 upaya banding di Pengadilan Pajak.
Sehingga kasus tahun 2010-2015 tidak ada kaitannya dengan perkara Tipikor karena kasus itu perkara perdata. Sedangkan pada 2016 Ryan tidak memiliki legal standing untuk campur tangan dalam pemeriksaan pajak PT GMP tahun 2016. Alasannya ia tidak lagi memegang surat kuasa melainkan dipegang oleh Aulia Imran Magribi yang kini menjadi terdakwa.
Dengan banyaknya bukti-bukti pendukung, Timbo berharap Majelis Hakim Tipikor untuk membebaskan Terdakwa II Ryan Ahmad Ronas dari segala dakwaan.
Sebelumnya Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan konsultan pajak dari Foresight Consulting, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi.
Dalam sidang ini, Aulia Imran Magribi dan Ryan Ahmad Ronas didakwa menyuap mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, Angin Prayitno beserta timnya. Jaksa KPK menyebut keduanya memberi suap senilai Rp15 miliar.(RO/OL-4)
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Kementerian Keuangan mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan pendapatan negara.
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
TARGET penerimaan pajak Indonesia pada 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat 13,5% dari tahun sebelumnya, dinilai sulit tercapai.
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Taxco Solution, perusahaan konsultan profesional di bidang pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum, resmi memperluas jangkauan layanannya dengan membuka Kantor Cabang Palembang.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum tegas terhadap puluhan perusahaan baja yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia.
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Budi menjelaskan, penggeledahan dilakukan pada malam hari. KPK menyita sejumlah dokumen dari kantor tersebut.
DIREKTORAT Jenderal Pajak atau DJP memberhentikan sementara tiga pegawai pajak di KPP Jakarta Utara yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap pajak saat OTT KPK
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan memberikan pendampingan hukum pada pegawai pajak yang menjadi tersangka dugaan kasus suap pajak di KPK, itu bukan intervensi hukum
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tetap memberikan pendampingan hukum terhadap pegawai pajak yang menjadi tersangka dugaan kasus suap pajak oleh KPK
DIREKTORAT Jenderal Pajak atau DJP bicara soal penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada operasi tangkap tangan (OTT)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved