Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi mengapresiasi kebijakan keadilan restoratif yang dikedepankan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani perkara untuk memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat.
"Kebijakan tersebut sebagai bentuk nyata bahwa kejaksaan ingin menjadi lembaga penegakan hukum yang humanis dengan tetap mengedepankan profesionalisme," kata Andi Rio terkait peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Kejagung pada 22 Juli 2022.
Andi Rio menilai kinerja kejaksaan di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin menunjukkan tren positif, dibuktikan dengan pengungkapan kasus-kasus besar dan menjadi perhatian publik.
Namun, dia berharap kejaksaan dapat lebih meningkatkan kinerja di seluruh jajarannya tanpa harus merasa berpuas diri dengan apa yang telah dilakukan.
"Kejaksaan harus selalu terbuka dalam menerima saran dan kritik dari masyarakat, Selama saran dan kritik itu membangun, maka itu baik untuk institusi kejaksaan ke depannya," ujarnya pula.
Baca juga : Legislator : Kasus Perundungan Ekstrem di Tasikmalaya Pertegas Pentingnya Perlindungan Anak
Sebelumnya, Hari Bhakti Adhyaksa Ke-62 Tahun 2022 mengangkat tema "Kepastian Hukum, Humanis Menuju Pemulihan Ekonomi".
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan seluruh jajarannya untuk meningkatkan performa dan kepekaannya dalam melihat potensi pelanggaran hukum yang menyangkut kelangsungan hidup orang banyak, dan jangan mengambil untung dalam perkara yang ditangani.
"Jangan rusak kepercayaan masyarakat yang telah susah payah dibangun dan diraih selama ini, serta jangan pernah terlintas sedikit pun di pikiran saudara untuk terlibat atau mengambil keuntungan dari setiap perkara yang ditangani," kata Burhanuddin pada Upacara Hari Bhakti Adhyaksa Ke-62, di Lapangan Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat.
Burhanuddin sampaikan berdasarkan hasil survei nasional tentang evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi periode April-Juni 2022, Korps Adhyaksa menjadi lembaga keempat yang paling dipercaya. (Ant/OL-7)
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
Tiga terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penegakan hukum terkait tiga perkara korupsi dituntut hukuman penjara antara 8 hingga 10 tahun.
KEJAKSAAN Agung mencopot empat kepala kejaksaan negeri, termasuk Kajari Deli Serdang dan Kajari Padang Lawas, dari jabatan struktural akibat pelanggaran etik.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Ada upaya penguasaan diam-diam atas aset yang seharusnya dilelang untuk negara.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved