BPK Didominasi Kader Parpol, IBC: Independensi BPK Terancam

KETUA Indonesia Budget Center (IBC) Ibeth Kusrini mengungkapkan kekhawatian terhadap independensi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) apabila yang direkrut adalah para politikus dari partai politik. 

Proses seleksi anggota BPK RI Periode 2022-2027 saat ini berlangsung di Komisi XI DPR RI. Padahal anggota BPK akan melaksanakan tugas sesuai mandat undang-undang untuk mengaudit keuangan di setiap lembaga pemerintah dari pusat sampai ke daerah.

Ibeth menyampaikan 2 poin kritik kepada BPK dalam pelaksanaan tugas. Pertama, BPK dinilai sarat kepentingan karena proses di BPK masih membolehkan anggota dari partai politik (parpol). 

Menurutnya, dominasi politikus di BPK akan mempengaruhi independensi lembaga ini saat melakukan pemeriksaan terhadap institusi DPR. Penghargaan yang diberikan BPK dikhawatirkan lebih kepada politik bukan tata kelola, apalagi daerah yang sama afiliasi politiknya.

"Hasil audit BPK rentan diselewengkan untuk melindungi atau menjatuhkan seseorang berdasarkan pesanan partai politik tertentu. Sementara kewenangan DPD tidak cukup kuat memberikan rekomendasi," terang Ibeth.

Ibeth juga mengkhawatirkan akses hasil audit lamban diakses publik. Dalam menjalankan audit, auditor menghadapi keterbatasan yang timbul karena proses audit itu sendiri. Umumnya auditor melakukan audit secara sampling karena tak mungkin memeriksa seluruh transaksi, apalagi di perusahaan besar atau entitas pemerintah yang memakai anggaran besar. Butuh biaya besar dan waktu lama memeriksa secara populasi.

"Manfaat informasi dalam laporan keuangan juga sia-sia (basi) jika pemeriksaannya lama, sementara informasi dibutuhkan segera untuk pengambilan keputusan," terusnya.

IBC juga mengajukan beberapa poin rekomendasi terhadap kinerja BPK. Beberapa di antaranya adalah proses rekrutmen anggota BPK seharusnya dilakukan oleh tim independen. BPK perlu melaksanakan fungsi audit proses APBN dan APBD dari sebelum anggaran ditetapkan agar lebih efektif. 

Jika anggota BPK masih dari parpol maka akan ada konflik kepentingan politik dan akses masih sulit dilakukan oleh publik. Sistem dan kewenangan perlu didorong untuk bisa meminimalisir dan mencegah korupsi. Agar APBN/APBD tidak mengalami pendarahan dan bancakan kelompok tertentu, anggota terpilih harusnya berani melakukan audit program-program yang terkait kepentingan publik. (OL-8)