Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua KPK RI Alexander Marwata mengatakan partai politik memiliki peran strategis dalam mencegah aksi dan tindakan korupsi. Ia menyebut pencegahan aksi dan tindakan korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan antikorupsi.
“Salah satu pilar yang ingin KPK dorong adalah peran serta parpol dalam pendidikan,” kata Alexander dalam acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegrasi (PCB) terpadu untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilaksanakan secara hybrid, di Jakarta, hari ini.
KPK sejak 2019 aktif memberikan edukasi melalui program Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegrasi (PCB) terpadu untuk partai politik kepada 20 partai politik peserta pemilu.
Pada tahun ini, KPK juga memberikan pembekalan serupa kepada 16 partai politik nasional dan 4 partai lokal Aceh. Alexander mengatakan tujuan pembekalan untuk menguatkan nilai integritas.
Sejak KPK berdiri tahun 2013 hingga sekarang, sebut Alexander, tercatat 500 lebih para pejabat negara yang terafiliasi dengan parpol terlibat tindakan korupsi dan telah ditangani oleh KPK.
Baca juga: Kejagung Pastikan Jaksa tak Obral Restorative Justice
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan upaya pencegahan aksi korupsi melalui pendidikan sangat diperlukan.
“Upaya pencegahan tanpa disertai pendidikan dan pemahaman, tidak ada makna,” tutur Habib Aboe dalam acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegrasi (PCB) terpadu untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilaksanakan secara hybrid, di Jakarta, Selasa ini..
Menurut dia, kegiatan pembekalan antikorupsi bagi pengurus dan anggota parpol adalah komitmen dan usaha PKS untuk memberantas korupsi.
Ia menambahkan PKS telah memiliki pedoman keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah PKS pada 7 November 2007 untuk mengatur ketaatan dan kepatuhan internal PKS terhadap keuangan. (Ant/OL-4)
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
Asep menduga emas lima kilo itu yang diklaim Linda telah disita KPK. Padahal, penyidik cuma mengambil dokumen dari tangan saksi itu.
Walaupun dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 23 September 2025 atau percobaan pertama, majelis hakim memutuskan menolak permohonan praperadilan.
KPK menyita yang sebesar Rp500 juta dari operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang diminta dari Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma
Konferensi pers penetapan tersangka baru terkait pengembangan kasus dugaan korupsi kuota haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024.
Ia menjelaskan bahwa permohonan tersebut diajukan dengan pertimbangan hukum dari pihaknya, sementara keputusan akhir tetap berada pada kewenangan KPK
GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadirkan langsung pimpinan KPK untuk memberikan arahan dan pembekalan kepada para kepala daerah dan DPRD di wilayahnya.
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
JURU bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya menemukan informasi tentang masih adanya pejabat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026 dengan menggunakan kendaraan dinas.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil penjualan barang rampasan kasus rasuah dengan cara lelang pada Maret 2026. Total, negara mendapatkan Rp10,9 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved