Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENEMBAKAN yang menewaskan warga sipil di Nduga Papua menjadi tugas besar Polri untuk bekerja ekstra melindungi rakyat Papua dari serangan KKB. Kejadian tersebut membuat Polri ekstra dalam melakukan penanganan di Papua tetapi tetap menerapkan langkah humanis.
"Ini menjadi tugas kami untuk melindungi segenap keselamatan masyarakat Papua. Namun cara-cara humanis tetap dikedepankan," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya.
Setelah kejadian tersebut, Polri menerjunkan satu Satuan Setingkat Pleton (1 SST) untuk menambah kekuatan pasukan di Polres Nduga Papua. Selain itu, Polda Papua langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran bersama TNI.
"Polri sudah backup 1 SST untuk Polres Nduga dan Dirkrimum Polda serta tim langsung melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengejaran pelaku bersama dengan TNI dan pasukan yang ada di Polres," ungkapnya.
Baca juga: Satu Korban Meninggal Akibat Penembakan KKB Papua Berasal dari Manggarai
Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mengecam keras dan turut berduka cita atas korban luka maupun korban jiwa akibat tindak pidana yang diduga dilakukan oleh KKB. "Peristiwa ini tidak boleh dibiarkan saja karena sudah merampas nyawa warga negara, menyebabkan teror di Papua dan terjadi berulang-ulang," cetusnya.
Tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh KKB bisa dikategorikan tindakan teroris yang dapat menyebabkan ketakutan di tengah masyarakat bahkan mengancam keutuhan NKRI. "Penanganan peristiwa ini harus dengan upaya yang juga luar biasa dan sangat serius. Saya meminta dan berharap agar Pemerintah segera melakukan tindakan tegas terhadap KKB yang sudah menyebarkan teror di Papua dengan extra efforts," tegasnya. (OL-14)
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
INSIDEN penembakan pesawat di area bandara Boven Digoel dinilai menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera memperkuat sistem pengamanan bandara, terutama di Papua.
WAKIL Bupati Jayawijaya Papua, Ronny Elopere mengecam serangan kelompok sparatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang menembak mati 2 warga sipil.
Indrajaya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kejahatan, seraya mengatakan pelanggaran tersebut tidak dapat diampuni.
Jalur dialog secara intensif harus dibuka oleh pemerintah karena situasi kekerasan di Bumi Papua terus berlangsung sejak lama.
Evakuasi jenazah korban penyerangan KKB menghadapi kendala berat karena lokasi kejadian berada di area hutan lebat dengan akses transportasi terbatas.
Puan lantas menyatakan bahwa DPR RI, khususnya Komisi I dan III, memiliki wewenang konstitusional untuk mengawasi kebijakan pertahanan, keamanan, serta hukum dan HAM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved