KPK Nilai Perlu Aturan Ketat dalam Transisi Energi Terbarukan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya aturan yang ketat dalam transisi energi terbarukan. Lembaga Antikorupsi khawatir harga energi terbarukan meroket jika tidak diatur.

"Jika mengikuti transisi energi terbarukan, dipercaya biayanya akan lebih mahal dari energi batu bara," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan melalui keterangan tertulis, Minggu (10/7).

KPK juga mendorong agar adanya kerja sama pembuatan aturan terkait energi terbarukan antarnegara. Kebijakan itu wajib ada agar tidak adanya pihak yang mengambil keuntungan berlebihan.

"Oleh karenanya, KPK mendorong adanya penentuan kebijakan harga maupun proses bisnisnya. Hal itu sangat ditentukan oleh sebuah regulasi," ujar Pahala.

Baca juga: Soroti Isu Korupsi Sektor Energi Terbarukan, KPK Era Firli Dinilai Visioner

KPK juga sudah membahas soal aturan ketat energi terbarukan dalam Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20. Isu itu dinilai perlu dibahas agar tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Pemangku kepentingan juga wajib menentukan harga secara serius. Pasalnya, penentuan harga dalam sebuah aturan bisa berlaku untuk puluhan tahun.

KPK juga meminta seluruh penegak hukum untuk memasang mata dalam sektor energi terbarukan. Derita rakyat diyakini bakal sangat terasa jika sektor energi terbarukan menjadi ladang korupsi.

"Pada forum G20 banyak negara kondisinya berbeda. Di Indonesia biayanya akan mahal dan itu tidak boleh sampai dikorupsi," tutur Pahala.(OL-5)