Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI segera menampilkan infografis Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang bisa diakses oleh publik.
"Info soal partai politik (parpol) dan lainnya akan ditampilkan. Informasi itu tentunya berpegang pada keterbukaan informasi publik,” ujar Idham kepada Media Indonesia, Minggu (3/7).
Lebih lanjut, Idham membeberkan keterbukaan informasi publik dalam tahapan Pemilu 2024, yang telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2018.
Baca juga: Cegah Polarisasi Pemilu, KPU Kencangkan Edukasi Literasi Informasi
“Bahkan, nanti warga bisa mengecek namanya. Apakah terdaftar sebagai anggota parpol, atau memang peserta pemilu,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Pemilu Ferry Kurnia Rizkiyansyah meminta KPU agar membuat situs Sipol, yang bisa lebih terakses dan tidak terkendala perkara server.
Mengingat, seluruh data partai berada di dalam Sipol tersebut. "Tentunya, juga perlu ada server khusus untuk ke publik. Sehingga, publik tahu Partai Perindo seperti apa. Itu perlu untuk diinformasikan ke masyarakat,” pungkasnya.(OL-11)
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menjawab perihal polemik penggunaan jet pribadi oleh para anggota KPU yang disebut melebihi anggaran.
Karena ragam kondisi tersebutlah Afif dan jajarannya sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pendaftaran sengketa Pilkada 2024 merupakan hak konstitusi dari setiap pasangan calon.
Bawaslu tidak bisa melihat dokumen atau data yang menjadi sumber rekapitulasi atau hasil akhir yang berupa berita acara/surat keputusan.
PENELITI senior Network for Democracy and Electoral Integrity atau Negrit Hadar Nafis Gumay berpendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang perlu dikoreksi.
Yuk kenali apa itu sipol? Apa saja manfaatnnya.
dibukanya kembali sistem informasi partai politik (Sipol) dampak dari verifikasi ulang Partai Prima tak menganggu proses tahapan Pemilu 2024.
PARTAI Rakyat Adil Makmur (Prima) sepakat akan menyerahkan perbaikan dalam waktu lima hari, meski diberikan tenggat waktu maksimal 10x24 jam oleh Bawaslu.
Melaksanakan putusan Bawaslu, KPU menggelar rapat teknis dengan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk membuka akses Sipol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved