Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai biaya berpolitik di Indonesia terlalu mahal. Bahkan, untuk menjadi gubernur butuh dana ratusan juta.
"Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi Kepala Daerah tingkat II saja sebesar Rp20 sampai Rp30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp100 miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, hari ini.
Alex mengatakan biaya yang besar itu memberatkan para calon. Apalagi, proses kampanye tidak ada yang gratis. "KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal. Menjadi anggota DPR, DPRD, Kepala Daerah tidak ada yang gratis," ujar Alex.
Alex mengatakan mahalnya biaya itu membuat para calon kerap mencari sponsor untuk mencari dana tambahan. Sponsor sering kali meminta timbal balik setelah orang yang didanai mendapatkan kursi jabatan.
Baca juga: Kasus Meme Borobudur Naik Penyidikan, Polisi Sita Akun Twitter Roy Suryo
"Kalau calon yang dijagokan menang, perusahaan penyumbang tersebut ikut tender dalam proyek kebijakannya dan pasti akan diloloskan. Nah yang seperti ini akan runyam karena sudah dipesan di awal, bahkan mulai dari perencanaan proyeknya, kegiatannya, lelangnya, dan harga yang terbentuk juga pasti tidak benar," tutur Alex.
Masalah sponsor ini kerap menjadi celah korupsi dalam sistem politik di Indonesia. Apalagi, partai politik membolehkan berbagai perusahaan menjadi sponsor calonnya.
Atas dasar itulah KPK menggelar acara politik cerdas berintegritas. Program antikorupsi itu diharap bisa mendidik partai politik untuk menghilangkan konflik kepentingan dalam sistem sponsor dalam pencalonan.
Pimpinan partai politik diminta untuk menandatangani pakta integritas untuk tidak korupsi dalam acara itu. Pakta integritas itu diharap bukan sekadar coretan di atas kertas putih.
"Pakta Integritas yang telah ditandatangani semoga tidak hanya di atas kertas, tapi betul-betul diimplementasikan setiap menduduki jabatan," ucap Alex. (OL-4)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
PEMILIHAN anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada awal 2026 menyedot perhatian luas, sesuatu yang tidak terjadi pada proses pemilihan deputi gubernur sebelumnya.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Setara Institute sebut penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS) sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Polisi didesak bongkar aktor intelektual serangan
Demokrasi menuntut semua pihak menjunjung tinggi sikap saling menghormati, termasuk ketika terjadi perbedaan pandangan.
Yusril menyatakan bahwa pembela Hak Asasi Manusia (HAM) bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, sehingga keselamatan mereka harus dijamin oleh hukum.
SERANGAN gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Ayatullah Ali Khamenei dan sejumlah petinggi Iran telah mengguncang politik global
Perang antara AS-Israel dan Iran yang berlangsung begitu brutal di depan miliaran pasang mata manusia menyisakan pertanyaan yang tak mudah dijawab
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved