BERKURANGNYA angka kemiskinan sebesar hanya 0,19% di Sumsel dari 12,88% menjadi 12,79% pada tahun 2020 ke 2021, menunjukkan sebuah kehancuran cita-cita proklamasi kemerdekaan untuk memakmurkan Indonesia dan terkait upaya mensejahterakan rakyat.
Penegasan itu disampaikan Ketua Lembaga Kajian Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, di acara Dialog Kebangsaan Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan, di Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel), Selasa (28/6/2022). Hadir dalam acara ini sebagai keynote speaker Ketua DPD AA LaNyalla M Mattaliti.
"Ironisnya, ketika Sumatra Selatan menjadi simbol kekayaan alam Indonesia, sebanyak puluhan triliun produk kekayaan alam berupa batubara, karet, kayu, sawit, dan migas telah di ekspor, namun nasib rakyat tetap terpuruk dalam kemiskinan," ungkap Syahganda yang mantan aktivis Mahasiswa ITB era 80-an ini
Sementara itu, ujar Syahganda, segelintir oligarki justru menguasai sumber-sumber kekayaan alam Indonesia untuk terus dan terus menambah kekayaan mereka, bahkan di masa pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global saat ini.
Menurut Syahganda, hal ini adalah bentuk kolonialisme baru yang terjadi saat ini. "Esensinya sama saja dengan yang dijelaskan Bung Karno ketika diadili oleh penjajahan Belanda di Landraad, Bandung tahun 1930," ujar Syahganda.
Untuk itu, Syahganda mendukung ide Ketua DPD-RI, La Nyalla Mattalitti, yang menjelaskan perlunya koalisi rakyat untuk perubahan.
"Rakyat harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Perubahan yang dimasukkan La Nyalla dalam pidato pembukaan FGD tersebut antara lain agar rakyat menolak kehendak partai politik yang melahirkan aturan Presidential Threshold (PT) 20% untuk calon presiden ke depan," jelasnya.
Bagi Syahganda, Presidential Threshold 20% tersebut adalah bentuk penyaringan calon-calon pemimpin nasional yang syarat dengan pendiktean pemilik modal alias dari kaum oligarki.
Syahganda mengaku, Indonesia saat ini perlu pemimpin yang jujur dan berorientasi pada pemberantasan kemiskinan. "Itu hanya dapat diperoleh apabila Indonesia bisa menghasilkan banyak calon presiden yang tidak bisa lagi diijon oleh oligarki. Salah satunya melalui penghapusan PT 20%, yang memang bertentangan dengan UUD 1945, tersebut" pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: PB PMII Ajak Rakyat Jangan Pilih Capres/Cawapres Oligarki di ...
