Selasa 28 Juni 2022, 19:47 WIB

Koalisi Rakyat Melawan Neokolonialisme Harus Dibangun

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Koalisi Rakyat Melawan Neokolonialisme Harus Dibangun

dok.ist
Ketua Lembaga Kajian Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan (kiri) dan Ketua DPD LaNyalla M dalam sebuah dialog kebangsaan di Palembang,

 

BERKURANGNYA angka kemiskinan sebesar hanya 0,19% di Sumsel dari 12,88% menjadi  12,79% pada tahun 2020 ke 2021, menunjukkan sebuah kehancuran cita-cita proklamasi kemerdekaan untuk memakmurkan Indonesia dan terkait upaya mensejahterakan rakyat.

Penegasan itu disampaikan Ketua Lembaga Kajian Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, di acara Dialog Kebangsaan Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan, di Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel), Selasa (28/6/2022). Hadir dalam acara ini sebagai keynote speaker Ketua DPD AA LaNyalla M Mattaliti.

"Ironisnya, ketika Sumatra Selatan menjadi simbol kekayaan alam Indonesia, sebanyak puluhan triliun produk kekayaan alam berupa batubara, karet, kayu, sawit, dan migas telah di ekspor, namun nasib rakyat tetap terpuruk dalam kemiskinan," ungkap Syahganda yang mantan aktivis Mahasiswa ITB era 80-an ini

Sementara itu, ujar Syahganda, segelintir oligarki justru menguasai sumber-sumber kekayaan alam Indonesia untuk terus dan terus menambah kekayaan mereka, bahkan di masa pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global saat ini.

Menurut Syahganda, hal ini adalah bentuk kolonialisme baru yang terjadi saat ini. "Esensinya sama saja dengan yang dijelaskan Bung Karno ketika diadili oleh penjajahan Belanda di Landraad, Bandung tahun 1930," ujar Syahganda.

Untuk itu, Syahganda mendukung ide Ketua DPD-RI, La Nyalla Mattalitti, yang menjelaskan perlunya koalisi rakyat untuk perubahan.

"Rakyat harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Perubahan yang dimasukkan La Nyalla dalam pidato pembukaan FGD tersebut antara lain agar rakyat menolak kehendak partai politik yang melahirkan aturan Presidential Threshold (PT) 20% untuk calon presiden ke depan," jelasnya.

Bagi Syahganda, Presidential Threshold 20% tersebut adalah bentuk penyaringan calon-calon pemimpin nasional yang syarat dengan pendiktean pemilik modal alias dari kaum oligarki.

Syahganda mengaku, Indonesia saat ini perlu pemimpin yang jujur dan berorientasi pada pemberantasan kemiskinan. "Itu hanya dapat diperoleh apabila Indonesia bisa menghasilkan banyak calon presiden yang tidak bisa lagi diijon oleh oligarki. Salah satunya melalui penghapusan PT 20%, yang memang bertentangan dengan UUD 1945, tersebut" pungkasnya. (OL-13)

Baca Juga: PB PMII Ajak Rakyat Jangan Pilih Capres/Cawapres Oligarki di ...

Baca Juga

Dok MI

Pakar: Perusahaan Batu Bara Bisa Dijerat Pasal Penggelapan dan TPPU Jika Punya Itikad Jahat

👤Mediaindonesia com 🕔Selasa 09 Agustus 2022, 23:55 WIB
Suparji Ahmad mengatakan, semua kebijakan perusahaan harus tunduk pada perjanjian kerja sama dan mendapat persetujuan semua...
Antara

Mahfud Kantongi Motif Ferdy Sambo: Hanya untuk Didengar Orang Dewasa

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 09 Agustus 2022, 23:04 WIB
"Biar dikonstruksi hukummya karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa," kata...
Dok. MI

Natalius Pigai Apresiasi Kapolri : Sudah Menjawab Keraguan Publik

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Selasa 09 Agustus 2022, 22:26 WIB
Kapolri Jenderal Lystio Sigit Prabowo menurut Pigai sudah menjawab keraguan publik yang selama ini menuntut Polri mengungkap kasus tewasnya...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya