Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkap isi pertemuan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perombakan atau reshuffle kabinet. Menurut Surya, pertemuan itu membahas mengenai prediksi World Bank dan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).
"Tidak ada pembahasan yang terlalu serius tadi. Jadi memang satu hal yang saya pikir merupakan catatan serius adalah mengenai apa yang dipahami oleh IMF dan World Bank," kata Surya Paloh di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Rabu (15/6)
Menurut Surya, terdapat catatan serius terkait 60 negara yang memiliki indikasi potensi menjadi negara failed state atau negara gagal. Presiden Jokowi disebut memfokuskan terkait hal itu.
"Karena efek dari pada pandemi, yang menimbulkan krisis pangan, dan multi crisis yang terjadi di negara-negara tersebut. Tapi tidak disebutkan negara-negara tersebut IMF maupun World Bank," ujarnya
Indonesia, sambung dia, sudah mendapatkan peringatan. Namun, tidak masuk dalam daftar potensi negara gagal.
"Kita bersyukur, Indonesia tidak masuk dalam daftar dari negara yang terancam seperti itu," tandasnya.
Sejumlah ketua umum partai politik (parpol) diundang makan siang oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara sebelum melantik menteri dan wakil menteri. Adapun dua menteri yang dilantik adalah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) serta Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Tiga nama wakil menteri yang dilantik yaitu Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/Wakil Kepala BPN. (OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Sebagai anggota terbaru koalisi, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia membawa keahlian kelas dunia dalam proyek karbon berbasis hutan dan solusi berbasis alam.
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ke depan perlu secara serius mengatur mekanisme dan batasan koalisi partai politik.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved