Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KOMISI II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat konsinyering terkait anggaran Pemilu 2024 pada Rabu (15/6) ini.
Adapun rapat konsinyering yang membahas soal anggaran Pemilu 2024 tersebut bersifat tertutup. Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno membeberkan bahwa Komisi II telah menyetujui anggaran sebesar Rp76,6 triliun.
"Terkait anggaran Rp76,6 triliun, sejak awal Komisi II mendukung dan menyetujui," ujar Bernad kepada Media Indonesia, Rabu (15/6).
Baca juga: Kawal Pesta Demokrasi 2024, Ciptakan Pemilu Damai
"Saya tidak berani menjawab lampu hijau atau tidak. Namun, kesepakatan politik di DPR sudah disetujui. Tinggal menunggu dari pemerintah," imbuhnya.
Terpisah, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan bahwa permintaan KPU soal anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun akan dibawa ke Banggar DPR RI.
"Akan dibawa ke Banggar," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Baca juga: Soal Tiga Periode, Jokowi: Yang Ngomong Bahlil, yang Didemo Saya
Terkait permintaan KPU agar anggaran 2022 segera dicairkan, Mardani juga menyebut pihaknya akan mengajukan kebutuhan tersebut ke Banggar.
Diketahui, kebutuhan anggaran KPU pada 2022 untuk seluruh satuan kerja (34 provinsi dan 514 kabupaten/kota) sebesar Rp8,6 triliun. Namun sejauh ini, anggaran yang dialokasikan baru Rp2,4 triliun.
Oleh karena itu, KPU meminta kekurangan anggaran Pemilu 2022 senilai Rp5,6 triliun. "Sama diajukan, tapi diminta lihat item yang bisa dikurangi," pungkasnya.(OL-11)
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved