Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat konsinyering terkait anggaran Pemilu 2024 pada Rabu (15/6) ini.
Adapun rapat konsinyering yang membahas soal anggaran Pemilu 2024 tersebut bersifat tertutup. Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno membeberkan bahwa Komisi II telah menyetujui anggaran sebesar Rp76,6 triliun.
"Terkait anggaran Rp76,6 triliun, sejak awal Komisi II mendukung dan menyetujui," ujar Bernad kepada Media Indonesia, Rabu (15/6).
Baca juga: Kawal Pesta Demokrasi 2024, Ciptakan Pemilu Damai
"Saya tidak berani menjawab lampu hijau atau tidak. Namun, kesepakatan politik di DPR sudah disetujui. Tinggal menunggu dari pemerintah," imbuhnya.
Terpisah, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan bahwa permintaan KPU soal anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun akan dibawa ke Banggar DPR RI.
"Akan dibawa ke Banggar," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Baca juga: Soal Tiga Periode, Jokowi: Yang Ngomong Bahlil, yang Didemo Saya
Terkait permintaan KPU agar anggaran 2022 segera dicairkan, Mardani juga menyebut pihaknya akan mengajukan kebutuhan tersebut ke Banggar.
Diketahui, kebutuhan anggaran KPU pada 2022 untuk seluruh satuan kerja (34 provinsi dan 514 kabupaten/kota) sebesar Rp8,6 triliun. Namun sejauh ini, anggaran yang dialokasikan baru Rp2,4 triliun.
Oleh karena itu, KPU meminta kekurangan anggaran Pemilu 2022 senilai Rp5,6 triliun. "Sama diajukan, tapi diminta lihat item yang bisa dikurangi," pungkasnya.(OL-11)
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
SERANGAN militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026 yang akhirnya menyulut krisis geopolitik selama satu bulan ini telah menghasilkan dampak serius
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved