Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat konsinyering terkait anggaran Pemilu 2024 pada Rabu (15/6) ini.
Adapun rapat konsinyering yang membahas soal anggaran Pemilu 2024 tersebut bersifat tertutup. Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno membeberkan bahwa Komisi II telah menyetujui anggaran sebesar Rp76,6 triliun.
"Terkait anggaran Rp76,6 triliun, sejak awal Komisi II mendukung dan menyetujui," ujar Bernad kepada Media Indonesia, Rabu (15/6).
Baca juga: Kawal Pesta Demokrasi 2024, Ciptakan Pemilu Damai
"Saya tidak berani menjawab lampu hijau atau tidak. Namun, kesepakatan politik di DPR sudah disetujui. Tinggal menunggu dari pemerintah," imbuhnya.
Terpisah, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan bahwa permintaan KPU soal anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun akan dibawa ke Banggar DPR RI.
"Akan dibawa ke Banggar," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Baca juga: Soal Tiga Periode, Jokowi: Yang Ngomong Bahlil, yang Didemo Saya
Terkait permintaan KPU agar anggaran 2022 segera dicairkan, Mardani juga menyebut pihaknya akan mengajukan kebutuhan tersebut ke Banggar.
Diketahui, kebutuhan anggaran KPU pada 2022 untuk seluruh satuan kerja (34 provinsi dan 514 kabupaten/kota) sebesar Rp8,6 triliun. Namun sejauh ini, anggaran yang dialokasikan baru Rp2,4 triliun.
Oleh karena itu, KPU meminta kekurangan anggaran Pemilu 2022 senilai Rp5,6 triliun. "Sama diajukan, tapi diminta lihat item yang bisa dikurangi," pungkasnya.(OL-11)
PENYUSUNAN Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
Legislator PDIP Edy Wuryanto mendesak pemerintah memprioritaskan pemenuhan dokter spesialis di daerah 3T serta mencegah mahalnya pendidikan kedokteran.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved