Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KABAR menyoal relasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri renggang beberapa waktu belakangan semakin menguat.
Pasalnya, Jokowi disebut-sebut mendukung sesama kader PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.
Padahal, Megawati belum memberikan suara terkait siapa capres yang diusung partai dalam kontestasi nanti.
Menanggapi itu, politikus PDIP Masinton Pasaribu menyatakan bahwa hubungan Ketua Umum PDIP Megawati dengan Jokowi baik-baik saja.
"Selama ini kan ada disampaikan oleh ibu Mega baik-baik saja jangan digoreng-gorenglah," ungkap Masinton, Senin (13/6).
Menurutnya, wajar jika pernyataan Jokowi atau Megawati memiliki perbedaan. Hal itu, kata Masinton, merupakan dinamika dalam relasi hubungan.
Baca juga: KPU: Durasi Penyelesaian Sengketa Pemilu 15 Hari Kerja
"Karena kalau ibu Megawati berpikir dalam perspektif politik kebangsaan," terangnya.
Sebelumnya, Kader PDIP Junimart Girsang juga membantah hubungan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri merenggang.
Junimart menegaskan Jokowi merupakan kader PDIP dan tidak boleh hubungannya renggang dengan ketua umum.
"Pak Jokowi kan kader PDIP. Jadi kalau bicara hubungan sebagai kader, kan gitu komunikasi sebagai kader bagaimana meminta arahan kepada ketum," tegasnya.
"Bagaimana seorang kader minta arahan ke DPP, kan begitu jadi kalau disebutkan renggang atau tidak renggang, ya sebagai kader tidak boleh renggang," tambahnya. (Ykb/OL-09)
KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Struktur PDIP periode 2025-2030 tidak banyak berubah dibandingkan dengan struktur kepengurusan periode lalu.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Saat ini, posisi Sekjen PDIP secara resmi masih dijabat oleh Megawati, sebagaimana diputuskan dalam Kongres V tahun 2025.
Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.
Megawati meminta para kader dari Jawa Tengah agar tidak lagi mempermalukannya, mengingat selama ini wilayah tersebut dikenal sebagai basis kuat PDIP.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved