Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
POLISI menemukan sejumlah barang bukti saat menggeledah kantor pusat organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Endra Zulpan mengatakan pihaknya menemukan barang bukti berupa data induk warga Khilafatul Muslimin, yang tersebar di seluruh Indonesia.
Berdasarkan temuan sementara, jumlah warga Khilafatul Muslimin yang terdaftar mencapai puluhan ribu orang.
"Kita temukan juga data induk warga Khilafatul Muslimin se-Indonesia yang sampai sore ini berjumlah mencapai puluhan ribu," jelas Zulpan, Minggu (12/6).
Baca juga: MUI Sebut Khilafatul Muslimin Dapat Aliran Dana Dari Malasyia hingga Amerika
Nomor induk warga tersebut digunakan oleh Khilafatul Muslimin untuk menggantikan KTP Elektronik yang diterbitkan pemerintah. Pihaknya masih menyelidiki jumlah warga yang terdata sebagai pengikut Khilafatul Muslimin.
Nantinya, PMJ akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan tindakan lebih lanjut, seperti melakukan pembinaan. "Kita akan libatkan instansi terkait ini," imbuh dia.
Sebelumnya, polisi menangkap Abdul Qadir Hasan Baraja di Bandar Lampung pada Selasa (7/6) pagi. Setelah mengumpulkan barang bukti dan melakukan gelar perkara, polisi menetapkan Abdul Qadir sebagai tersangka.
Baca juga: Terungkap Pembagian Wilayah Khilafatul Muslimin di Indonesia
Dalam hal ini, kepolisian melihat Khilafatul Muslimin sebagai organisasi masyarakat yang ingin mengganti ideologi negara dan menjelekkan pemerintahan yang sah.
Pada situs dan buletinnya, Khilafatul Muslimin menyatakan Pancasila tidak sesuai dan hanya khilafah yang dapat memakmurkan bumi dan mensejahterakan umat.
"Khilafatul Muslimin memiliki kegiatan yang tak terpisahkan dari provokasi, yang diucapkan dengan ucapan kebencian dan berita bohong. Menjelekkan pemerintah yang sah di negara kita," tegas Zulpan.(OL-11)
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
EKS narapidana terorisme (napiter) Haris Amir Falah mengungkapkan desa sering menjadi sasaran utama kelompok radikal dalam merekrut anggota baru.
Saat ini kita harus mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat langkah strategis mengatasi radikalisme.
Program berupa pelatihan kewirausahaan berbasis perempuan ini merupakan wujud women empowerement di sisi lingkup yang lebih luas dan berkelompok.
PENYIDIK Polda Metro Jaya bakal kembali memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo sebagai saksi terkait laporan tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
TPUA meminta agar forum gelar perkara turut melibatkan Komnas HAM, DPR RI, Roy Suryo, dan pelapor utama Rismon Hasiholan Sianipar.
Roy mengaku tidak mangkir dari panggilan tersebut. Karena, ia tidak menerima surat panggilan dari penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Polda Metro Jaya menyelidiki kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sudah 49 saksi diperiksa
Mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi guna meningkatkan kinerja dan regenerasi di tubuh Polri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved